Iklan Google AdSense

Kakanwil Kemenkum Sulbar Bersama Kadiv P3H Pimpin Harmonisasi Tiga Rancangan Produk Hukum Daerah di Sulawesi Barat

- Jurnalis

Senin, 2 Juni 2025 - 17:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Iklan Bersponsor Google

Mamuju, 2 Juni 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto didampingi oleh Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo memimpin langsung pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat dan satu Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar.
Pelaksanaan harmonisasi itu dilaksanakan di Ruang Rapat Baharuddin Lopa. (Senin, 2/6)
Rancangan Produk hukum tersebut yakni
1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyaluran Dana dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum.
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pencairan Dana.

Baca Juga :  FPAK Laporkan Temuan Dugaan Korupsi PCR Swab RSUD Ako Pasangkayu

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Kakanwil Sunu Teddy Maranto menekankan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang cermat dan partisipatif.
“Penyusunan produk hukum memerlukan kajian mendalam, diantaranya rancangan mengenai pakaian dinas ASN, mengingat hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” ujarnya
Kegiatan pengharmonisasian ini merupakan langkah krusial dalam memastikan kualitas dan keselarasan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang yang lebih tinggi.
Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum, Kepala Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Barat, dan Kepala Bagian Hukum Polewali Mandar yang hadir secara virtual.
Sesuai informasi, Kedua Rancangan Peraturan Gubernur dinyatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Adapun Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pencairan Dana dinyatakan bertentangan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, rancangan ini dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
________________________________________

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

‎​Kanwil Kemenkum Sulbar Bersinergi Untuk Ikut Mensejahterakan Masyarakat Melalui Perlindungan KI
Kakanwil : Kami Akan Terus Berikan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara Serta Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat
Dukung Optimalisasi Potensi Daerah, Kemenkum Sulbar Fasilitasi Pembentukan Pergub Tarif Retribusi
Komitmen Wujudkan Produk Hukum Daerah Yang Berkualitas : Kanwil Kemenkum Sulbar Harmonisasi 2 Ranperbup Majene
Kakanwil Kemenkum Sulbar Hadiri IP Expose 2025: Dorong Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Ekonomi Nasional
Temui Gubernur Sulbar, Kanwil Kemenkum Sulbar Bahas Pembentukan Pos Bantuan Hukum
Kanwil Kemenkum Sulbar Dorong Kinerja Layanan AHU, Tingkatkan Kualitas Layanan Masyarakat
Wujudkan Perda Berkualitas : Kemenkum Sulbar Fasilitasi Harmonisasi 4 Ranperda Inisiatif DPRD Mamuju Tengah
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 Agustus 2025 - 19:30 WIB

‎​Kanwil Kemenkum Sulbar Bersinergi Untuk Ikut Mensejahterakan Masyarakat Melalui Perlindungan KI

Jumat, 15 Agustus 2025 - 17:33 WIB

Kakanwil : Kami Akan Terus Berikan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara Serta Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

Kamis, 14 Agustus 2025 - 16:09 WIB

Dukung Optimalisasi Potensi Daerah, Kemenkum Sulbar Fasilitasi Pembentukan Pergub Tarif Retribusi

Kamis, 14 Agustus 2025 - 16:07 WIB

Komitmen Wujudkan Produk Hukum Daerah Yang Berkualitas : Kanwil Kemenkum Sulbar Harmonisasi 2 Ranperbup Majene

Rabu, 13 Agustus 2025 - 19:06 WIB

Kakanwil Kemenkum Sulbar Hadiri IP Expose 2025: Dorong Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Ekonomi Nasional

Berita Terbaru

Advertorial

HUT RI ke-80 di Sulbar, Gubernur Tegaskan Persatuan untuk Kemajuan

Senin, 18 Agu 2025 - 15:46 WIB