Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, yang digelar pada Senin, 8 September 2025 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar.
Kegiatan Monev ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulbar yang sebelumnya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada 7 Agustus 2025. Evaluasi dilakukan melalui Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sejalan dengan Misi Kelima RPJMD 2025–2029 Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, rapat ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas.
Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda Syamsul Bahri, serta sejumlah staf teknis. Kehadiran tersebut mempertegas fokus BPKPD dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, Barang Milik Daerah (BMD), serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata dukungan terhadap gerakan nasional antikorupsi.
“Kami ingin memastikan pengelolaan anggaran, aset daerah, dan pajak daerah berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan publik. Ini sejalan dengan visi Pemprov Sulbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Selain BPKPD, rapat ini juga dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Inspektorat, serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar. Kolaborasi lintas OPD ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga terbangun pemerintahan Sulbar yang transparan, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
