Mamuju, Sulbar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus tancap gas menata strategi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi apik antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) menjadi kunci utama untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Langkah strategis ini sesuai dengan arahan tegas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan PAD.
Rapat lanjutan antara BPKPD dan Dinas Koperindag yang digelar pada Rabu, 10 September 2025, menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi konkret. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, fokus membahas potensi dan optimalisasi PAD dari sektor koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan.
Masriadi menekankan pentingnya sinergi dua lembaga ini. “Sektor koperasi, UMKM, dan perdagangan memiliki ruang besar untuk digarap. Dengan dukungan BPKPD, kita bisa memastikan kontribusi PAD dari sektor ini lebih maksimal, tanpa mengorbankan iklim usaha yang sehat bagi pelaku UMKM dan masyarakat,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka, tetapi juga memastikan mekanisme pengelolaannya transparan dan akuntabel. “Ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan visi dan misi Gubernur, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas,” ujar Ali Chandra.
Kehadiran jajaran teknis dari BPKPD dalam rapat ini, termasuk Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kasubid Retribusi Daerah A. Nursyahdana, dan Kasubid Pajak Daerah Intang, menunjukkan komitmen penuh BPKPD untuk menggali sumber pendapatan daerah secara serius dan kolaboratif.
Diharapkan, kolaborasi ini dapat menghasilkan strategi yang konkret dan jitu. Pada akhirnya, upaya ini akan memperluas basis pendapatan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mendukung pembangunan Sulbar yang lebih maju dan berdaya saing di masa depan.
