Itjen Kemendagri Bongkar Tata Kelola Keuangan Sulbar, BPKPD Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pelayanan Publik

- Jurnalis

Sabtu, 20 September 2025 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU – Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) resmi melakukan pemeriksaan strategis terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Pemeriksaan ini berfokus pada tiga aspek penting, yaitu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan, efektivitas belanja daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan kualitas layanan publik, khususnya sektor perizinan.

Rapat entry meeting pemeriksaan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi jajaran OPD teknis terkait, di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (19/9/2025). Agenda pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan penuh.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) menegaskan dukungannya atas pemeriksaan tersebut. Kepala BPKPD Sulbar, Muhammad Ali Chandra menilai pengawasan dari Itjen Kemendagri merupakan instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami siap mendukung penuh pemeriksaan ini. Peran BPKPD adalah memastikan setiap rupiah dikelola secara transparan, belanja daerah efektif menjawab kebutuhan masyarakat, serta PAD dari aset daerah benar-benar dioptimalkan. Ini juga komitmen kami untuk menghadirkan layanan publik yang semakin baik,” tegas Ali Chandra.

Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan peluang penting bagi Sulbar untuk memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

“Bagi kami, pengawasan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi kesempatan memperkuat sistem pelaporan agar lebih transparan, akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Dengan pemeriksaan Itjen Kemendagri ini, BPKPD Sulbar berharap tata kelola keuangan daerah dapat semakin kokoh, kapasitas fiskal meningkat, dan pelayanan publik makin berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Berita Terkait

Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal
Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia
Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang
Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen
Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan
Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran
Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:33 WIB

Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:28 WIB

Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:54 WIB

Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:22 WIB

Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:21 WIB

Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen

Berita Terbaru

Hallo Polisi

Kapolda Sulbar: Tingkatkan Kinerja, Jaga Kepercayaan Publik

Senin, 8 Jun 2026 - 08:23 WIB