MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Badko HMI Sulbar.
Berlangsung di Caffe DAP Mamuju pada Selasa, 23 September 2025, FGD ini mengusung tema “Sinergi HMI untuk Sulawesi Barat – Landscape Pembangunan, Investasi, dan Pengelolaan PAD”. Acara ini menjadi wadah strategis bagi generasi muda dan pemerintah untuk menyelaraskan arah pembangunan Sulbar periode 2025–2029.
Dalam paparannya, Junda Maulana menjelaskan bahwa visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” akan diwujudkan melalui lima misi pembangunan atau Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga. Misi tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, pembangunan SDM unggul, pembangunan infrastruktur dan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Meskipun demikian, Junda tidak menampik adanya tantangan. Pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat menurun dari 4,83% pada triwulan I 2025 menjadi 4,29% pada triwulan II, masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, angka kemiskinan per Maret 2025 mencapai 10,41%, dengan mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita masih sekitar Rp2 triliun, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 27,14% dari total penerimaan di tahun 2024. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar untuk berinovasi,” ungkap Junda.
Menanggapi tantangan tersebut, Bapperida Sulbar telah menyiapkan empat program unggulan yang disebut Quick Wins. Program-program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung dan signifikan bagi masyarakat.
Pertama, program Sulbar Sehat yang fokus pada pencegahan stunting dan perluasan Universal Health Coverage (UHC). Kedua, Sulbar Cerdas yang mencakup bantuan pendidikan dan digitalisasi sekolah. Ketiga, Sulbar Responsif yang mengalokasikan Rp50 miliar per kabupaten untuk percepatan pembangunan. Terakhir, Sulbar Berdaya yang bertujuan memperkuat UMKM, menyediakan asuransi nelayan, dan mengembangkan kawasan industri.
Junda juga menyoroti iklim investasi yang semakin kondusif berkat sistem Online Single Submission (OSS). Sejak 2019, sistem ini telah menerbitkan 71.319 Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sebagian besar berasal dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sektor perdagangan, makanan, dan industri rumah tangga.
Ia menambahkan bahwa PAD yang kuat akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program prioritas. Sementara itu, investasi yang dikelola dengan baik akan menciptakan basis ekonomi yang berkelanjutan. Keduanya, tegas Junda, harus berjalan beriringan.
Di akhir paparannya, Junda mengajak HMI dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan Sulbar yang progresif, inklusif, dan berdaya saing.
“Sinergi pemerintah dengan masyarakat, khususnya generasi muda, adalah kunci utama untuk mengatasi tantangan dan merealisasikan potensi besar yang dimiliki Sulawesi Barat,” pungkasnya.
