Mamuju, 25 September 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya mempercepat pemenuhan data spasial. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Geospasial Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, Kamis (25/9).
Rakor yang dipimpin Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida, Arjanto, mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, menghadirkan 22 perangkat daerah lintas sektor. Forum ini menjadi ajang konsolidasi untuk menyatukan langkah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang akuntabel, terintegrasi, dan berbasis spasial.
Menurut Arjanto, data spasial adalah fondasi pembangunan daerah yang presisi, inklusif, dan berkelanjutan sesuai visi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.
“Masih ada sekitar 34 persen data yang belum tersedia di portal Satu Data Sulbar. Banyak OPD juga belum memiliki data spasial siap pakai. Karena itu, kami dorong percepatan identifikasi dan pemenuhan data sesuai Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) maupun data tambahan yang relevan,” tegasnya.
Sejumlah tantangan terungkap, mulai dari batas desa yang belum tuntas, perpindahan operator data tanpa transfer pengetahuan, hingga keterbatasan SDM dan sarana prasarana. Contohnya, Dinas Koperindag mengeluhkan belum tersedianya data UMKM dari BPS di tingkat OPD, sehingga sulit dipetakan secara geospasial.
Menjawab hal ini, Bapperida menekankan lima langkah strategis tindak lanjut, yaitu:
Usulan operator data baru paling lambat 26 September 2025.
Pembaruan data hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin.
Penyusunan daftar data berdasarkan KUGI dan tambahan relevan.
Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM serta sarana prasarana.
Penyampaian hasil identifikasi ke Sekretariat Satu Data Provinsi melalui Bapperida.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal transformasi tata kelola data spasial demi mewujudkan perencanaan berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).
“Bapperida sebagai simpul koordinasi akan memastikan setiap program pembangunan di Sulbar berangkat dari peta yang utuh, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
