JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), gaspol melanjutkan agenda kerja hari keduanya di Jakarta dengan menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, dan Kabiro Umum Kemensos, Jumat (26/9/2025). Pertemuan strategis ini fokus pada sinkronisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial di Sulbar.
Dalam paparannya, Gus Ipul menegaskan tiga program unggulan Presiden Prabowo yang menjadi mandat Kementerian Sosial. Pertama, DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) sebagai basis sasaran bansos berbasis payment ID. Kedua, Sekolah Rakyat yang menargetkan pemutusan rantai kemiskinan melalui makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah, serta program Kopdes Merah Putih. Ketiga, Bansos Tepat Sasaran yang mengutamakan PKH, sembako, dan PBI-JK agar benar-benar menyentuh kelompok paling membutuhkan, ditambah pemberdayaan ekonomi serta program graduasi.
Menanggapi hal itu, Gubernur SDK menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah pusat.
“Kami sudah siapkan lahan untuk Sekolah Rakyat. Saat ini sekitar 100 orang berada di desil 1 atau kategori miskin ekstrem. Jumlah keluarga miskin ekstrem di Sulbar sekitar 10 ribu KK atau 1% dari penduduk. Tahun ini kami sudah intervensi 5 ribu KK,” ujar SDK.
Tak hanya itu, SDK juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta tambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) masing-masing 10 ribu jiwa per kabupaten atau total 60 ribu jiwa. Upaya ini dilakukan untuk menutupi beban pemerintah kabupaten dalam memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.
SDK menekankan pentingnya ketepatan sasaran bansos, sembari mengingatkan masih ada kelompok miskin yang belum masuk daftar penerima akibat keterbatasan kuota.
“PR kita adalah mereka yang belum masuk sasaran bantuan padahal miskin. Kami berharap Kemensos dapat membantu menutup gap ini,” tambahnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kadis Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kadis Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Antar Lembaga Hajrul Malik.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem, memperluas perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan inklusif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
