POLMAN — Setelah menyelesaikan agenda kunjungan di Kabupaten Majene, Tim Kerja Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melanjutkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), baru-baru ini.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan peninjauan ke beberapa UPTD, antara lain UPTD Taman Budaya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli, serta UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan program, kegiatan, dan layanan yang dijalankan oleh masing-masing UPTD berjalan sesuai target, serta pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal.
Di UPTD Taman Budaya, tim disambut oleh Kasubag Tata Usaha, Hastuti, didampingi Kepala Seksi Pelestarian Seni Budaya dan Permuseuman, Muniah Ahmad, serta Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pengembangan Seni Budaya, Subhan A. Palewangi.
Dalam kesempatan itu, Hastuti menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tim Biro Organisasi yang diharapkan dapat memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan di lingkungan UPTD Taman Budaya.
“Semoga melalui monev ini kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan terhadap implementasi penataan kelembagaan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja agar fungsi pelayanan berjalan lebih maksimal,” ujar Hastuti.
Sementara itu, di UPTD Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan, tim disambut oleh Kepala UPTD, Rusdi, yang menyampaikan kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan luas area kebun yang menjadi tanggung jawab pihaknya.
“Luas area kebun yang kami kelola mencapai 21 hektar, sehingga kami masih membutuhkan tambahan jabatan fungsional serta pengisian dua posisi kepala seksi yang sudah dua tahun belum terisi,” ungkap Rusdi.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Biro Organisasi, Karmila, menjelaskan bahwa kebutuhan jabatan fungsional di sejumlah UPTD sudah dalam proses pengusulan ke instansi pembina.
“Mengenai kebutuhan jabatan fungsional, saat ini sudah dalam proses pengusulan rekomendasi ke instansi pembina untuk mendapatkan penetapan formasi dari Kementerian PANRB,” jelas Karmila.
Melalui kegiatan Monev ini, diharapkan setiap UPTD di lingkup Pemprov Sulbar dapat terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
