Polman — Tim penilai Desa Antikorupsi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan lapangan ke Desa Batulaya, Kabupaten Polewali Mandar, pada Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penilaian desa yang diusulkan menjadi desa percontohan antikorupsi di wilayah Sulbar.
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.
Tim penilai terdiri dari unsur lintas instansi, meliputi Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bapperida, serta Biro Hukum. Mereka melakukan evaluasi komprehensif terhadap aspek pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan desa.
Kepala Dinas PMD Sulbar, Dr. Yakub F. Solon, menjelaskan bahwa penilaian ini bertujuan memastikan kesiapan dan kelayakan Desa Batulaya untuk menjadi model penerapan nilai-nilai antikorupsi di tingkat desa.
“Hari ini tim gabungan dari beberapa OPD melakukan penilaian kelayakan Desa Batulaya untuk ditetapkan sebagai desa percontohan antikorupsi. Kami melakukan wawancara dengan BPD, kepala desa, perangkat, dan pengurus BUMDes untuk melihat sejauh mana transparansi dan partisipasi warga berjalan,” ujar Yakub.
Ia menambahkan, penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
“Jika Desa Batulaya berhasil lolos, kami berharap desa ini dapat menjadi inspirasi bagi desa lain di Sulbar untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tutupnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Sulbar telah menetapkan enam desa calon percontohan antikorupsi, masing-masing:
Desa Tarailu (Kabupaten Mamuju)
Desa Salupangkang (Kabupaten Mamuju Tengah)
Desa Malei (Kabupaten Pasangkayu)
Desa Buntu Buda (Kabupaten Mamasa)
Desa Lalateedzong (Kabupaten Majene)
Desa Batulaya (Kabupaten Polewali Mandar).
Upaya ini menjadi bagian penting dari gerakan reformasi birokrasi desa di Sulawesi Barat, guna memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional.
