Mamuju — Di tengah derasnya arus digitalisasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) kini tidak hanya dituntut menjadi penyampai informasi, tetapi juga kreator konten yang mampu menghadirkan pesan publik secara menarik, informatif, dan inspiratif.
Harapan tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, modern, dan partisipatif.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo SP) Pemprov Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan pentingnya strategi komunikasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren media sosial.
“Kunci komunikasi pemerintahan yang efektif adalah keterbukaan, konsistensi, dan kreativitas. Diskominfo berkomitmen untuk terus berinovasi agar kebijakan dan program pembangunan daerah dapat tersampaikan secara luas, positif, dan berdampak,” ujar Ridwan, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, komunikasi publik yang kuat akan membangun citra positif pemerintah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Untuk itu, Diskominfo Sulbar terus memperkuat ekosistem komunikasi publik melalui koordinasi intensif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ridwan menjelaskan, saat ini pihaknya telah membangun kesepahaman dengan setiap OPD terkait pengelolaan konten pada website dan platform media sosial masing-masing. Ke depan, Diskominfo juga akan melakukan pembinaan berkelanjutan terkait standar produksi konten yang disajikan kepada publik.
“Terkait penyebarluasan informasi serta produksi konten di setiap OPD, itu terus kami koordinasikan. Kami ingin memastikan setiap sajian konten pemerintah memiliki narasi yang kuat, akurat, dan menarik,” tambahnya.
Ridwan menilai, kemudahan akses informasi dan penyajian konten yang kreatif akan meningkatkan minat masyarakat menjadikan kanal informasi pemerintah sebagai rujukan utama publik dalam memperoleh informasi pembangunan.
Selain memperkuat sinergi dengan OPD, Diskominfo Sulbar juga memperluas kolaborasi lintas sektor melalui program Senter KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dengan melibatkan influencer lokal, jurnalis, serta komunitas masyarakat.
“Dengan pendekatan kolaboratif, pesan-pesan pembangunan akan lebih mudah diterima masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan dalam membangun ruang informasi yang sehat dan edukatif,” pungkas Ridwan.
Langkah strategis ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam menghadirkan pemerintahan yang komunikatif, terbuka, dan relevan dengan tuntutan zaman digital.
