MAMUJU — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan sosial dan kesehatan jelang pelaksanaan program kerja 2025. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja yang digelar pada 12 November 2025 di ruang Komisi IV DPRD Sulbar, yang secara khusus menyoroti isu-isu strategis mulai dari kesehatan, sosial, hingga ketenagakerjaan.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Abdul Rahim, S.Ag, dan dihadiri anggota komisi lainnya, yakni Irfan Fahri Putra, S.I.Kom, Resky Irmayani Mappigau, S.E, H. Yudiaman Firusdi, S.H, Murniati, serta drg. Nurwan Katta, MARS. Sejumlah mitra kerja pemerintah provinsi turut hadir, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan RSUD Regional Sulbar.
Dalam rapat tersebut, isu stunting kembali menjadi sorotan utama. Abdul Rahim menegaskan bahwa percepatan penanganan stunting harus ditempatkan sebagai prioritas kerja pemerintah provinsi pada 2025, mengingat angka kasus masih memerlukan intervensi intensif dan berkelanjutan.
“Penanganan stunting harus menjadi perhatian serius. Kader Posyandu adalah ujung tombak di masyarakat, mereka perlu didukung baik secara pengetahuan maupun kesejahteraan,” tegas Abdul Rahim.
Komisi IV juga mendorong Dinas Kesehatan untuk memperkuat edukasi dan monitoring di lapangan, terutama dalam meningkatkan kapasitas kader Posyandu desa sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penambahan insentif bagi seluruh kader Posyandu di Sulawesi Barat agar mereka lebih optimal dalam menjalankan tugas.
Arah kebijakan tersebut dinilai selaras dengan visi-misi Gubernur Dr. H. Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Mayjen (Purn) Salim S. Mengga, yang menempatkan pembangunan SDM unggul dan berdaya saing sebagai pilar utama pembangunan Sulbar.
Komisi IV memastikan akan terus mengawal implementasi program kerja 2025 agar seluruh OPD terkait dapat bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan pengentasan stunting yang menjadi isu nasional dan daerah.
