Iklan Google AdSense

Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi Desak Kebijakan Distribusi LPG 3 Kg Tidak Menyulitkan Masyarakat

- Jurnalis

Selasa, 4 Februari 2025 - 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota DPR RI dari Komisi VII, Muhammad Zulfikar Suhardi (MZS), menanggapi isu terkait distribusi LPG 3 kilogram yang sedang menjadi perhatian publik.

Iklan Bersponsor Google

Zulfikar menegaskan bahwa kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg harus memastikan tidak menyulitkan masyarakat, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat ini menyampaikan bahwa perubahan kebijakan seharusnya berpihak kepada rakyat dan menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok.

“Kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Jangan sampai perubahan ini justru menyulitkan rakyat, terutama menjelang Ramadan,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (4/2).

Menurut Zulfikar, LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg tetap lancar dan harga terjangkau.

Baca Juga :  Dukung IKN, Camat Sepaku Mudahkan Pelayanan di Bidang Agraria

“Kestabilan bahan pokok, termasuk LPG 3 kg, harus dipertahankan, terutama di bulan Ramadan. Masyarakat tidak boleh dibebani dengan kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar,” tegasnya.

Zulfikar juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif terkait kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg. Hal ini penting agar masyarakat tidak kebingungan dan dapat memahami langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

“Sosialisasi yang jelas dan transparan sangat diperlukan agar masyarakat tidak resah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini,” tambahnya.

Baca Juga :  TMMD Ke 111 Kodim 1402/Polman Dimulai

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat ini juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan ketersediaan stok LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami meminta pemerintah untuk memastikan stok LPG 3 kg mencukupi, terutama di daerah-daerah terpencil. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG untuk kebutuhan sehari-hari,” ucap Zulfikar.

Zulfikar berharap, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, distributor, dan masyarakat, kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak.

“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan siap memberikan masukan kepada pemerintah demi kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Warga Sipil Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya, Satgas Ops Damai Cartenz Buru Pelaku
Petani Durian Sulawesi Ikuti Sarasehan Durian Nasional 2025 di Tangerang
Dua Oknum Terlibat Jual-Beli Amunisi, Satgas Ops Damai Cartenz Lakukan Proses Hukum Tahap II
Aksi Cepat Satgas Ops Damai Cartenz: Kejar Pelaku Pembakaran Rumah Bupati dan Kantor Distrik di Puncak
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, LOHPU: Solutif, Progresif, dan Perkuat Demokrasi Daerah
Dampingi Presiden Prabowo, Menteri Ekraf sambut Macron di Borobudur
Investor Raksasa Amerika & Korea Serbu IKN! Rp12 Triliun Digelontorkan Bangun 41 Tower Rusun
Revisi UU TNI untuk Perkuat Pertahanan Negara dan Profesionalisme Prajurit
Berita ini 113 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 25 Juli 2025 - 20:07 WIB

Warga Sipil Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya, Satgas Ops Damai Cartenz Buru Pelaku

Minggu, 20 Juli 2025 - 06:43 WIB

Petani Durian Sulawesi Ikuti Sarasehan Durian Nasional 2025 di Tangerang

Selasa, 8 Juli 2025 - 22:17 WIB

Dua Oknum Terlibat Jual-Beli Amunisi, Satgas Ops Damai Cartenz Lakukan Proses Hukum Tahap II

Selasa, 8 Juli 2025 - 22:15 WIB

Aksi Cepat Satgas Ops Damai Cartenz: Kejar Pelaku Pembakaran Rumah Bupati dan Kantor Distrik di Puncak

Jumat, 4 Juli 2025 - 22:20 WIB

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, LOHPU: Solutif, Progresif, dan Perkuat Demokrasi Daerah

Berita Terbaru