Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah tantangan harga pangan dan dinamika nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year Sulbar pada Agustus 2025 tercatat 3,52%, dengan Kabupaten Majene menempati posisi tertinggi yakni 3,58%. Kenaikan harga beras, bawang merah, dan bawang putih menjadi pemicu utama inflasi di daerah tersebut.
“Secara umum, tren inflasi Sulbar masih relatif stabil. Namun, pengendalian harga pangan strategis akan terus kami prioritaskan,” ujar Muhammad Nur Dadjwi, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida Sulbar, mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, usai mengikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Sosial secara virtual dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin (8/9/2025).
Rakor tersebut membahas strategi nasional terkait pengendalian inflasi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti situasi sosial di berbagai wilayah, di mana Sulbar dinilai masih berada dalam zona kondusif. Tercatat hanya terjadi enam aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025. Angka ini relatif rendah secara nasional dan dianggap sebagai bukti komunikasi publik yang efektif serta respons cepat Pemprov Sulbar.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan hampir seluruh instruksi Mendagri telah dijalankan. Hanya satu yang belum terlaksana, yakni doa bersama lintas agama.
“Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kami akan mengundang lintas agama untuk berdoa bersama sebagai wujud kebersamaan menjaga kedamaian Sulbar,” kata Suhardi.
Adapun fokus utama Pemprov Sulbar saat ini mencakup tiga hal penting:
Pengendalian harga pangan strategis agar inflasi tetap terkendali.
Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui program tepat sasaran.
Menjaga iklim sosial yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dalam rakor sebelumnya (1/9/2025), Mendagri juga mengeluarkan 11 arahan strategis bagi kepala daerah, mulai dari rapat Forkopimda bersama tokoh masyarakat, doa lintas agama, pasar murah, hingga mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Langkah tersebut selaras dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dengan menjadikan pengendalian inflasi, stabilitas sosial, serta penurunan kemiskinan sebagai pilar pembangunan lima tahun ke depan.
