MAMUJU – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat tata kelola program ketahanan pangan kembali ditegaskan. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, saat menghadiri Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat itu juga dihadiri oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, bersama jajaran pejabat terkait. Entry Meeting ini merupakan bagian dari rangkaian Pemeriksaan Terinci Tematik Ketahanan Pangan Nasional 2025 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, menegaskan bahwa pemeriksaan tematik ini merupakan wujud nyata komitmen BPK untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini merefleksikan aspirasi kuat BPK agar senantiasa berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kami ingin memastikan seluruh program berjalan efektif dari hulu hingga ke hilir,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar sistem pangan nasional semakin tangguh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Sulbar dalam mendukung pemeriksaan BPK RI tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan program ketahanan pangan di daerah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam program ketahanan pangan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Suhardi Duka.
Pada kesempatan yang sama, Anggota IV BPK RI, Hasrul Saleh, menambahkan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola serta efektivitas program ketahanan pangan,” tandasnya.
Dengan dilaksanakannya pemeriksaan tematik ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Barat, dapat mempercepat langkah menuju swasembada pangan dan kemandirian nasional di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan — sejalan dengan Prioritas Nasional 2 dalam agenda pembangunan nasional.
