Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menghadapi tantangan besar setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer sebesar Rp 330 miliar. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam rapat kerja strategis yang dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur, Salim S Mengga, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025).
Rapat yang dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Plh Sekprov, Herdin Ismail, membahas langkah-langkah efisiensi untuk menstabilkan keuangan daerah. Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa meski anggaran dipangkas, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap dipertahankan.
“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dengan sedikit moderasi pada visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” tegas Suhardi Duka usai rapat.
Sebagai konsekuensinya, Pemprov Sulbar akan menekan sejumlah program daerah dan melakukan efisiensi anggaran. Namun, Suhardi memastikan sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, hingga beasiswa tetap dijaga keberlanjutannya.
“Hampir semua sektor penting tetap kita pertahankan, meskipun peningkatannya tidak besar. Minimal, kita tidak mundur dari capaian yang ada saat ini,” ujar Suhardi.
Meski demikian, Gubernur mengakui bahwa pos dana hibah, termasuk bantuan ke organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah, menjadi salah satu yang harus dikurangi.
Langkah efisiensi ini menurutnya bukan akhir dari segalanya. Pemprov Sulbar juga akan berupaya keras mencari tambahan anggaran dari berbagai program kementerian di Jakarta. “Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN untuk menutup kekurangan ini,” tambahnya.
Dengan strategi penyesuaian program, Pemprov Sulbar optimistis tetap mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, meski dalam tekanan fiskal yang cukup berat.
