Sengkang – Aktivitas retribusi muatan kendaraan jenis truck atau biasa dikenal dengan jembatan timbang yang selama ini beroperasi di Kabupaten Wajo dan menjadi salah salah satu kewenangan pihak Dinas Perhubungan Wajo serta menjadi salah satu sumber PAD kini sudah beralih.
Segala bentuk aktivitas di jembatan timbang kini sepenuhnya kewenangan dan naungan lansung dibawah Perhubungan Pusat Perhubungan RI dalam hal ini Dinas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan RI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kadishub Pemkab Wajo, Andi Hasanuddin atau akrab disapa Andi Aso kepada awak media ini, setelah adanya beberapa pertanyaan terkait seputar aktivitas jembatan timbang di Wjao, baik soal pungutan retribusi atau soal PAD jembatan timbang tersebut.
Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo tidak terkait dengan aktivitas di jembatan timbang meski bajunya sama. Hal ini dapat dibedakan dari lambang baju dinas lengan dibagian kiri dinas perhubungan Kab Wajo menggunakan logo Kab.Wajo, sedangkan tulisan Kementerian Perhubungan RI di baju Dinas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan RI.
“Soal jembatan timbang ini beralih kewenangan pengelolaanya oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2014 dan bukan lagi kewenangan Dishub Kabupaten Wajo”.
Hal itu tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Dengan dikeluarkannya PM 154 Tahun 2016 peran pengelolaan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementrian Perhubungan RI. BPTD ini akan membawahi Jembatan Timbang yang berada kabupaten/kota termasuk jembatan timbang di Salobulo Kecamatan Sajoanging Kab. Wajo. Dan segala bentuk aktivitas di jembatan timbang adalah sepenuhnya sudah menjadi kewenangan Perhubungan Pusat,”Terang Andi Aso
