Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial terus memacu langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju, sebuah program strategis yang diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat.
Iklan Bersponsor Google
Langkah konkret ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berlangsung di ruang rapat Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Senin (27/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Muh Jaun, dan dihadiri oleh perwakilan sejumlah instansi penting seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam rapat, dibahas tiga poin strategis percepatan, yakni:
Pemisahan sertifikat induk oleh BPN Sulbar, untuk memperjelas status lahan Sekolah Rakyat.
Penertiban dokumen lingkungan (Dokling) oleh DLH sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan pembangunan.
Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Dinas PUPR sebagai syarat legalitas pembangunan fisik sekolah.
Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Muh Jaun, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi berjalan efektif dan tepat waktu.
“Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan hanya proyek fisik, tetapi bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Semua instansi harus bergerak cepat menyelesaikan dokumen sesuai tanggung jawabnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muh Jaun menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan menjadi model pendidikan berbasis masyarakat yang mampu mencetak generasi unggul dan berkarakter, sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga: “Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Sejahtera.”
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus membangun komunikasi intensif dengan seluruh instansi agar proses percepatan berjalan tanpa hambatan.
“Kami ingin Sekolah Rakyat Terintegrasi segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi warga Sulbar,” ujarnya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Dinas Sosial dan lintas instansi dalam memperkuat kolaborasi menuju Sulbar yang Maju dan Sejahtera, dengan menjadikan pendidikan sosial sebagai pilar utama pembangunan manusia di Bumi Tanah Mandar.
Iklan Google AdSense
