Sengkang, Rakyatta.co – Pihak anggota DPRD Kabupaten Wajo, khususnya pihak dari Komisi l DPRD Wajo mengakui kalau saat ini pihaknya tengah berjuang untuk para CPNS khususnya formasi tahun 2013 silam sebisa mungkin bisa mendapatkan status dan kejelasan terkait sol NIP mereka yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan.
Untuk itu pihaknya akan kembali menyambangi Pusat untuk hal tersebut diatas dan melakukan koordinasi serta mencarikan jalan solusi yang terbaik untuk para cpns tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi l DPRD Wajo, Haji Ambo Mappasessu di dampingi anggotanya, Haeruddin saat ditemui awak media di ruang kerjanya mengatakan kalau hingga saat ini masalah formasi CPNS khususnya formasi tahun 2013 lalu masih berpolemik dan kami Komisi l terus berjuang untuk mendapatkan hak hak para CPNS tersebut yang hingga saat ini masih belum ada kejelasanya.
Terkait hal tersebut diatas dalam hal ini Komisi l DPRD Wajo sebagai mitra kerja dari BKPSDM (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Wajo akan melakukan kembali rencana kunjungan ke Jakarta dalam hal ini ke pihak BKN dan komite ASN untuk menindak lanjuti soal CPNS tersebut diatas.Ucap mereka
Seperti diketahui kalau sebelumnya Komisi I DPRD Wajo bakal melakukan koordinasi ke Kantor BKN Pusat dan DPR RI dalam waktu dekat. Hal itu untuk memperjuangkan hak-hak para CPNS yang lolos pada formasi 2013 namun belum mendapatkan nomor induk pegawai (NIP).
Sampai saat ini dari sekitar 116 CPNS Wajo pada tahun 2013 tersebut hingga saat ini masih belum mendapatkan NIP-nya.
“Dari jumlah 122 itu diantaranya ada yang sudah berhenti dan ada juga yang meninggal, sehingga totalnya menjadi 116 orang CPNS tahun 2013 tersebut yang sampai saat ini masih belum ada NIP-nya keluar,” tuturnya
Sedangkan, Kepala BKPSDM Wajo Herman yang dihubungi terpisah terkait hal tersebut belum berhasil untuk dimintai komentar dan tanggapannya.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Wajo Amran sebelumnya mengatakan, Pemkab Wajo ikut memperjuangkan aspirasi para tenaga pendidik yang telah dinyatakan lulus CPNS tahun 2013 lalu itu.
Bahkan Pemkab Wajo bersedia mengalokasikan gaji bagi 122 CPNS tersebut. Lanjut Amran, pihaknya siap mendampingi para lulusan seleksi CPNS 2013 itu ke KemenPAN-RB untuk memperjuangkan Nomor Induk Pegawai (NIP) Aparatur Sipil Negara.
“Kami (Pemkab Wajo) tidak tinggal diam menangani permasalahan yang sudah Tujuh tahun ini, bahkan Pemkab Wajo siap mengalokasikan gaji bagi pegawai yang dinyatakan lulus CPNS ini,” katanya
Disisi lain Pemkab Wajo terancam tidak mendapatkan alokasi Dana BOS karena hingga tahun 2020 ini, masih saja kekurangan guru, yang jumlahnya mencapai 2490 guru. Sementara pemerintah juga dilarang menerima tenaga honor lagi.
Sedangkan Sekda Pemkab Wajo, Haji Amiruddin A secara terpisah terkait hal tersebut diatas mengataka kakau saat ni Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan upaya lain untuk mendorong upaya Yudicial Review dengan meminta kepada Pengurus PGRI Kabupaten Wajo untuk mengajukan usulan Yudicial Review kepada Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah yg tidak mengakomodir tenaga Honorer di sekolah swasta sebagai yayasan yg bertentangan dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembinaan pengelolaan pendidikan tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara negeri dengan swasta.Ucapnya melalui pesan Whatsappnya kepada awak media ini.
