Iklan Google AdSense

Gapensi Sulbar: Pemerintahan ABM Abaikan Pengusaha Lokal

- Jurnalis

Rabu, 11 September 2019 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulbar menuding pemerintah provinsi memainkan sejumlah proyek dan mengabaikan pengusaha lokal.

Iklan Bersponsor Google

Wakil Ketua DPD Gapensi Sulbar, Hasri mengatakan pihaknya saat ini sementara mengumpulkan bukti proyek lelang yang sarat permainan, pengumpulan data dan bukti itu sedang dikerjakan oleh tim hukum Gapensi.

“Tim hukum kami masih kumpulkan pekerjaan lelang yang sarat permainan didalamnya,” katan saat konfrensi pers di Cafe Eat and Joy Mamuju, Rabu (11/09/19).

Menurut Hasri, dugaan itu muncul atas adanya proyek lelang yang ditender sampai empat kali. Belakangan ditemukan pemenang bukan perusahaan baru, melainkan perushaan yang gagal tender.

“Seharusnya yang gagal tender sebelumnya tidak bisa ikut lagi,” katanya.

Selain itu, pemenang proyek lelang beberapa diantaranya dari luar Sulbar, seperti dari Sidrap, Pangkep dan daerah lain. Gapensi tidak meminta untuk diprioritaskan, hanya meminta agar Unit Layanan Pengadaan dan Pokja independen dalam melakukan lelang terbuka.

Baca Juga :  Kemenkumham Sulbar Sampaikan Dukungan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu di Lapas dan Rutan

“Kita sangat berharap gubernur mengevaluasi OPD atau mengevaluasi diri sendiri. Kalau ini dibiarkan Silpa tahun ini akan meningkat. Tahun 2018 saja Silpa mencapai Rp128 miliar,” katanya.

Ketua DPD Gapensi Sulbar, Rombu Rasyid menambahkan sejak kepemimpinan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar serapan anggaran selalu melambat. Pembangunan juga tidak merata. Buktinya, 60 persen porsi anggaran daerah ke Kabupaten Polewali Mandar.

“Setelah kami mengamati, anggaran hampir 60 persen masuk di Polman. Asosiasi pengusaha lokal semua mengeluhkan tidak ada pemberdayaan. Kami anggap kepemimpinan sekarang tidak ada terobosan dalam bidang pembangunan,” katanya.

Contoh, lanjutnya, gubernur sebelumnya, Anwar Adnan Saleh yang berhasil membuat Jl Arteri masuk skala Renstra Nasional diabaikan oleh pemerintahan sekarang. “Sangat disayangkan, tidak ada tindaklanjutnya. Kami menilai yang ada saat ini, tidak bisa terpelihara. Lampu jalan rusak. Rumput tumbuh di samping. Anggaran begitu besar dihabiskan namun tidak dirawat,” katanya.

Baca Juga :  Sambut HUT Kodam Hasanuddin Ke- 66, Kodim 1402/Polman Gelar Aksi Donor Darah

Pihaknya sangat berharap agar pengusaha lokal diberdayakan. Karena jika lelang dilakukan secara fair, Gapensi siap bersaing dengan pengsuaha dari luar.

“Apa yang pernah disampaikan Ali Baal Masdar bahwa ingin memberdayakan pengusaha lokal. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Hanya manis di bibir saja,” katanya

Dia merincikan, badan usaha di Gapensi Sulbar jumlahnya mencapai 280 dari berbagai sub bidang. Tenaga ahli mencapai ratusan dan tenaga terampil di Gapensi sudah ribuan.

“Sayangnya ini tidak diberdayakan. Sementata perusahaan tiap tahun membayar pajak, memperpanjang izin. Ada yang dapat proyek cuma pinjam bendera perusahaan dimenangkan. Kita yang salama ini membina tidak dapat apa-apa,” katanya.

Hal itu terjadi karena ada kecenderungan pihak pemprov memilih calon pemenang. Karena, mereka yang menilai perusahaan yang akan dijatuhkan dan yang akan dimenangkan.

Laporan: Jab

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Sandeq Silumba 2025: 55 Perahu Adu Cepat di Laut Majene, Persaingan Kian Sengit!
Talkshow Inkubator Bisnis : Akselerasi UMKM Lokal Menuju Mamasa Mamase dan Sulbar Berdaya
UMKM Minyak Kelapa Majene Naik Kelas, Dapat Mesin Modern dari Unsulbar dan Pemprov Sulbar
Komisi II DPRD Sulbar Sidak Astra Grup, Harga Sawit dan HGU Jadi Sorotan
Disdukcapil Sulbar Dorong Peningkatan Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dukung Gerakan Sulbar Mandarras, Pemprov Apresiasi Festival Literasi DPKD Pemkab Mamasa
Etape II Sandeq Silumba 2025 Makin Meriah, Wujudkan Perpaduan Budaya, Wisata, dan Gerak Ekonomi Masyarakat
Menuju RKPD 2027 : Pemprov Sulbar Mantapkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah Lebih Terintegrasi dan Akuntabel
Berita ini 6 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 22:32 WIB

Sandeq Silumba 2025: 55 Perahu Adu Cepat di Laut Majene, Persaingan Kian Sengit!

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 22:29 WIB

Talkshow Inkubator Bisnis : Akselerasi UMKM Lokal Menuju Mamasa Mamase dan Sulbar Berdaya

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 22:26 WIB

UMKM Minyak Kelapa Majene Naik Kelas, Dapat Mesin Modern dari Unsulbar dan Pemprov Sulbar

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 22:23 WIB

Komisi II DPRD Sulbar Sidak Astra Grup, Harga Sawit dan HGU Jadi Sorotan

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 22:20 WIB

Disdukcapil Sulbar Dorong Peningkatan Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berita Terbaru