MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan pentingnya peran auditor dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Provinsi Sulawesi Barat periode 2025–2028, yang digelar di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar, Kamis (16/10/2025).
Iklan Bersponsor Google
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir, serta sejumlah tamu undangan dari unsur pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menekankan bahwa fungsi pengawasan menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Kekuasaan yang tidak dikontrol pasti akan korupsi. Karena itu, auditor atau pengawas sangat penting dalam tata pemerintahan agar pemerintah menjalankan perannya dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara BPKP, BPK, dan Inspektorat harus diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas tinggi.
“Selamat kepada pengurus DPW AAIPI Sulbar yang baru dikukuhkan. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPW AAIPI Sulbar, Zulherizal, menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur Sulbar. Ia menegaskan bahwa AAIPI Sulbar siap berperan aktif dalam memperkuat sistem pengawasan di daerah.
“Kami akan menjalankan program-program strategis, termasuk peningkatan profesionalisme dan kapasitas anggota sesuai arahan pusat. AAIPI siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” ujarnya.
AAIPI sendiri merupakan organisasi profesi yang menghimpun auditor internal pemerintah di seluruh Indonesia. Keberadaan AAIPI menjadi wadah peningkatan kualitas audit, penguatan kode etik profesi, serta sinergi antara lembaga pengawasan pusat dan daerah dalam mendorong transparansi birokrasi.
Dengan terbentuknya kepengurusan DPW AAIPI Sulbar periode 2025–2028, diharapkan praktik pengawasan di Sulawesi Barat semakin profesional, independen, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Iklan Google AdSense
