MAMUJU, – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menegaskan bahwa Pemprov Sulbar tidak termasuk dalam daftar daerah yang menahan dana besar di bank tanpa realisasi anggaran. Hal itu disampaikan saat dirinya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan RI terkait percepatan realisasi belanja daerah, Senin (20/10/2025), secara virtual dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar.
Dalam Rakor tersebut, Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri menyoroti masih rendahnya capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, secara nasional, realisasi PAD baru mencapai sekitar 55 persen, dan belum ada daerah yang menembus angka 70 persen.
Menteri Keuangan juga menyoroti adanya sejumlah daerah yang “menimbun” dana dalam jumlah besar di perbankan, mencapai Rp3,7 triliun, tanpa digunakan secara optimal untuk pembangunan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Sulbar tidak memiliki kebiasaan menyimpan dana besar di bank.
“Kalau kita di Pemprov Sulbar hampir tidak ada uang yang disimpan di bank, kecuali Kas Daerah (Kasda). Saat ini Kasda kita hanya sekitar Rp60 miliar, dan itu akan digunakan untuk pembayaran gaji dan TPP pegawai,” ujar Suhardi Duka.
Suhardi juga mengingatkan agar pemerintah daerah lain berhati-hati dalam mengelola dana publik. Menurutnya, penundaan belanja daerah bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kebijakan fiskal nasional, termasuk potensi penarikan kembali dana yang tidak terserap di akhir tahun anggaran.
Lebih jauh, Gubernur Sulbar menyoroti kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang dinilai berimbas besar terhadap daerah kecil seperti Sulbar.
“Dengan adanya pemotongan TKD, total di Sulbar termasuk enam kabupaten dan provinsi mencapai hampir Rp1 triliun. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi kita bisa mengalami kontraksi antara 0,5 sampai 0,7 persen,” ungkapnya.
Menurut Suhardi, pemotongan tersebut berpotensi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulbar dari semula 5 persen menjadi sekitar 4,2 persen. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan para gubernur lain untuk memperjuangkan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.
“Kita sepakat agar kebijakan fiskal nasional tidak diseragamkan, karena kondisi keuangan tiap provinsi berbeda. Jangan pukul rata semua daerah,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Gubernur Sulbar kembali menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk terus mempercepat realisasi anggaran, menjaga inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif meski di tengah keterbatasan fiskal daerah.
