MAMUJU — Dalam rangka Mitigasi Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Sulbar, Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara hybrid di Rujab Sekprov Sulbar, Selasa, 6 September 2022. Rakor dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris.
Rakor tersebut sebagai tindaklanjut dari Rapat Mitigasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan pada 5 September 2022 secara hybrid, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Inflasi Sulbar secara (yoy) pada Juli 2022 sebesar 5,23 persen di atas nasional 4,94 persen.
“Ini maknanya kita harus bekerja keras untuk mengantisipasi apa yang kita sebut upaya pengendalian inflasi di daerah kita,”ucap Idris
Dalam pertemuan itu, Idris menyampaikan sedikit gambaran mengenai arahan Mendagri RI pada Rapat Mitigasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan pada 5 September lalu. Ia mengatakan, Mendagri RI meminta seluruh gubernur harus melaksanakan rakor setiap minggu bersama pemkab guna melaporkan perkembangan penanganan inflasi di daerah masing-masing.
“Jadi nanti akan ada pembacaan daerah mana yang “serius” dilihat dari bagaimana kebersamaan antara kabupaten/kota dengan provinsi dan melaporkan perkembangan penanganan inflasinya,”kata Idris
Selanjutnya, kata Idris, Mendagri RI juga menginstruksikan segera menggerakkan jaring pengaman sosial dengan melakukan beberapa langkah, yaitu pemanfaatan dana desa, pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (Bansos), realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bansos Pusat.
“Mengintensifkan jaring pengaman sosial merupakan salah satu langka strategis dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. Jadi mohon kabupaten menindaklanjuti instruksi dari Mendagri tersebut,”imbaunya
Ia menambahkan, lima terbesar komoditas pemicu inflasi di Sulbar, yakni cabe merah, bawang merah, penerbangan, BBM dan rokok kretek.
