MAMUJU — Penegakan hukum yang berintegritas merupakan kunci utama dalam memastikan hak asasi manusia (HAM) terlindungi dan setiap individu mendapatkan keadilan yang layak.
Di tengah tantangan hukum dan sosial saat ini, integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Imanuddin, SH mengatakan, Integritas dalam penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang kejujuran, tetapi juga tentang profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Aparat penegak hukum—mulai dari polisi, jaksa, hakim, hingga advokat—harus bekerja sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi moralitas.
“Ketika integritas ditegakkan, maka tidak ada diskriminasi atau tebang pilih dalam penerapan hukum. Semua individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ekonomi, atau status sosial, berhak mendapatkan perlakuan adil di mata hukum,” Ujarnya. Selasa 17 Desember 2024.
Ia juga mengatakan, Komitmen terhadap integritas ini juga berdampak langsung pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM terjadi akibat lemahnya integritas penegak hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, tindak korupsi, atau manipulasi hukum. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kinerja aparat hukum menjadi keharusan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
Tidak hanya itu, peran masyarakat dalam menciptakan budaya integritas juga sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat turut mengawasi dan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi.
“Dengan dukungan dari berbagai pihak, penegakan hukum yang adil dan bermartabat dapat diwujudkan,” Ucapnya.
Terakhir kata dia, Dengan integritas yang kuat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi semua individu dapat terjamin, menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan beradab.
“Hukum harus menjadi alat perlindungan, bukan penindasan. Integritas memastikan hukum berdiri tegak demi keadilan bagi semua,” Tutupnya.
