Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Rabu (1/2/2023). Penyelenggaran kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono.
Iklan Bersponsor Google
Dalam kesempatannya, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan menilai, Kepala UPT dan jajarannya terus bekerja keras dan bekerja dengan penuh integritas sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban (Kamtib) di Lapas dan Rutan di Sulawesi Barat.
Tak hanya itu, Ia juga menyampaikan bahwa Kemenkumham Sulbar saat ini memiliki 11 UPT.
“Sembilan UPT di antaranya merupakan UPT Pemasyarakatan, sedangkan total jumlah penghuni Lapas/Rutan sebanyak 1.316 orang dari kapasitas hunian sebanyak 1.022 orang” ujar salah satu Kakanwil Unit Wilayah Menkumham, Yasonna itu
Berdasarkan data itu, Palindungan mangaku UPT Pemasyarakatan di wilayah kerjanya mengalami overkapasitas.
“Sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam memecahkan permasalahan tersebut” sambungnya
Selain itu, dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Sulbar, juga sudah mendapat beberapa penghargaan baik dari pihak eksternal maupun internal, dari tingkat lokal sampai dengan nasional.
“Diantaranya, di tahun 2022, jajaran Pemasyarakatan Sulawesi Barat mendapatkan posisi terbaik dalam pencapaian target PNBP Pemasyarakatan se-Indonesia” kata Parlindungan
Lebih lanjut, keberhasilan pelaksanaan diversi yang mencapai capaian 90% bahkan lebih. “Dan mendapat pengakuan dalam rapat pertemuan dengan Komisi III DPR RI di Polda Sulawesi Barat” pungkasnya
Parlindungan juga berharap, agar seluruh petugas pemasyarakatan di jajarannya terus bekerja dengan baik, dengan menerapkan nilai-nilai PASTI dan BerAKHLAK,
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto juga mengatakan bahwa seiring dengan kinerja tinggi, jajaran pemasyarakatan Sulawesi Barat juga menghadapi sejumlah permasalahan yang membutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua pihak baik di wilayah maupun di pusat khususnya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
“Sehingga kami berharap, dukungan dari pimpinan di pusat, semoga yang menjadi kendala dapat secara bersama-sama menemukan solusi solusi dan dapat terealisasi sehingga pelaksanaan penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah dapat terlaksana dengan maksimal di tahun mendatang” harap Robianto
Dalam penyelenggaraan Kegiatan itu, turut dihadiri Kepala UPT Pemasyarakatan se Sulawesi Barat.
Iklan Google AdSense
