BALIKPAPAN — KSOP Balikpapan siap mendukung kelancaran transporpasi laut untuk distribusi logistik pembangunan IKN di Kaltim.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Balikpapan atau KSOP Balikpapan M Takwim Masuku saat ditemui di Balikpapan, Sabtu (15/10/2022).
Takwim Masuku menanggapi perkembangan kesiapan dukungan dan perizinan garis pantai maupun dermaga untuk transportasi laut dan distribusi logistik pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Dia menjelaskan, KSOP Balikpapan mendukung kelancaran transporpasi laut dalam hal distribusi logistik pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim ini.
Menurut Takwim Masuku, masa konstruksi pembangunan IKN hingga saat ini sudah ada penambahan dermaga baru pemanfaatan garis pantai yang sudah keluar izinnya.
Sebelumnya baru ada dua dermaga, yakni PT Tepian Sekapung Nusantara dan Bentang Panjang Pulau Balang sisi Tempadung.
Sekarang sudah menjadi enam dermaga, dimana empat izin baru yang keluar, antara lain:
– Bumdes Makmur Mandiri
– CV Mandiri Multi Material
– PT Tepian Benuo Paser (Punggur)
– PT Balikpapan Ready Mix
“Selain itu dalam rangka menyiapkan jalur distribusi logistik sektor transportasi laut dan antisipasi ke depan untuk kelancaran distribusi logistik IKN kami mengusulkan ada penambahan alur pelayaran dan area labuh,” ujarnya.
Untuk area Pelabuhan Balikpapan selain alur pelayaran yang sudah ditetapkan sampai jembatan Pulau Balang, telah diusulkan penambahan alur pelayaran dari jembatan Pulau Balang menuju IKN.
“Sudah dilakukan survei, tinggal diusulkan izinnya,” ungkapnya.
Sementara untuk area labuh selain area labuh eksisting yang sudah ada (8 area) di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Balikpapan, telah diusulkan 4 penambahan area labuh baru untuk kapal pengangkut logistik IKN.
Harapannya dengan adanya penambahan alur pelayaran dan area labuh maka kesiapan jalur laut untuk distribusi logistik IKN bisa berjalan dengan lebih lancar ke depan.
“Saat ini masih terdapat beberapa usulan BBPJN pemanfaatan garis pantai yang sementara dalam proses evaluasi dan pemenuhan persyaratan,” kata Takwim Masuku. (*)
