Mamuju –Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan launching Roadmap penanganan stunting terpadu (PASTIPADU), Kamis 19 September 2024.
Iklan Bersponsor Google
Kegiatan dengan tema ‘Posyandu aktif dan berkualitas untuk stop stunting baru di provinsi Sulawesi Barat’ dihadiri sejumlah pimpinan instansi, lembaga vertikal se -Sulbar.
Kepala Badan Perencanaan dan Riset Pembangunan Daerah (Bapperinda) Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyampaikan, stunting menjadi masalah serius di sejumlah daerah, di Sulbar. Pada tahun 2022 angka prevalensi stunting naik menjadi 35,0%, dan berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 angka prevalensi stunting turun menjadi 30.3 %.
Permasalahan lain, Perkawinan 11,25 persen, angka kematian ibu hamil dan menyusui masih banyak anemia dan kekurangan energi kronis, reproduksi remaja, pasangan usia subur belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program KB, termasuk akses sanitasi.
Sehingga kata Junda diperlukan langkah strategis untuk mempercepat penanganan stunting sehingga dapat mencapai target nasional, 14 persen. Maka dibuatlah Roadmap PASTIPADU diharapkan dapat menjadi panduan menurunkan stunting di Sulbar secara signifikan.
“Atas permasalahan ini diperlukan langkah strategis sehingga Roadmap ini menjadi peta jalan, mengintegrasikan berbagai program dan upaya yang ada untuk memutus mata rantai stunting,” kata Junda melalui sambutan.
Disampaikan pula, terima kasih atas dukungan penuh dari Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar sehingga PASTIPADU dapat hadir di tengah-tengah masyarakat.
Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menilai Roadmap PASTIPADU merupakan project perubahan terbaik yang dilakukan Bapperinda Sulbar.
“Saya dirjen Kemendagri saya pernah membuat inovasi, tapi ini super keren karena ilmiah metodologi, implementatif dan analisis dan memiliki nilai kemanfaatan baik internal dan eksternal. Proyek perubahan itu harus seperti itu, metodologis, realistis untuk bisa dilaksanakan, tahapan sejelas dan dampaknya juga jelas,” kata Bahtiar Baharuddin.
Menurut Bahtiar, tidak mudah mengurusi stunting di Sulbar. Dia mengaku saat mulai bertugas di Sulbar langsung melakukan pemetaan beberapa tantangan dalam penanganan stunting di Sulbar.
Mulai dari tantangan alam yang banyak pegunungan dan pulau-pulau kecil yang sulit diakses, persebaran penduduk yang berada pada wilayah yang secara ilmiah tidak layak jadi permukiman, Ketersediaan sumber gizi dan makanan yang belum memadai, pola pikir serta anggaran yang terbatas.
Tantangan lainnya adalah metode penanganan yang masih semrawut, diibaratkan melakukan perang, banyak yang melakukan pekerjaan dengan arah masing-masing dan masing masing menggunakan ketersediaan amunisi, akibatnya peluru habis ditembakkan tetapi masih menyisakan banyak sasaran.
Olehnya, melalui roadmap PASTIPADU yang diluncurkan diharapkan dapat menyatukan frekuensi agar berangkat dari tempat yang sama memerangi stunting, yaitu menjadikan posyandu sebagai basis perang.
“Kita harus ‘menembak/berperang dari Posyandu, komandonya ada di posyandu. Titik, kalau ini sudah sepakat, sudah. Semua berangkat dari posyandu, logistik, SDM, peralatan dan lainnya, metodenya sudah bisa kita jalankan. Posyandu menjadi basis perang jangan lagi berangkat dari tempat lain,” kata Bahtiar
Selain itu Bahtiar juga menekankan agar dalam perang terhadap stunting memiliki misi bukan menurunkan stunting, tetapi menghilangkan stunting.
Upaya lainnya, Bahtiar berharap setiap kabupaten konsen untuk menyiapkan sumber makanan bergizi, melipatgandakan produksi makanan bergizi, Kuncinya menyentuh pada tiga hal yaitu perkuat sektor kelautan perikanan, perkuat Pertanian perkebunan, dan perkuat Peternakan
“Inilah menjadi sumber makanan bergizi bagi masyarakat. Ini masalah esensi yang harus kita kerjakan bersama dan tentunya memerlukan kebijakan politik anggaran, jika tidak masalah kita tidak bisa selesai,” tutup Bahtiar. (Rls)
Iklan Google AdSense
