Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, pada Rapat Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang digelar di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin (25/8/2025).
Rapat tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2026, sekaligus merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 101 Ayat (1) yang mengatur kewajiban verifikasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat asistensi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). Dalam arahannya, SDK menekankan pentingnya disiplin perencanaan anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin APBD 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah. Tidak boleh ada program sekadar formalitas, semua harus berdampak nyata bagi rakyat Sulbar,” tegas Gubernur.
Pada kesempatan itu, dua OPD yakni Biro Hukum serta Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprov Sulbar telah menyampaikan paparan langsung di hadapan Gubernur. OPD lain dijadwalkan menyusul melalui asistensi teknis sebelum program diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.
Sebagai instansi perencana pembangunan, Bapperida Sulbar memegang peran kunci dalam memastikan konsistensi kebijakan, integrasi program, dan ketepatan sasaran anggaran agar selaras dengan RPJMD 2025–2029 serta visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan penyusunan APBD harus dilakukan secara matang, berbasis data, serta berorientasi pada prioritas pembangunan.
“Melalui rapat verifikasi ini, kita pastikan program setiap OPD sesuai arah pembangunan daerah dan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bapperida berkomitmen penuh agar APBD 2026 lebih terarah, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan pengawalan ketat dari Bapperida, diharapkan APBD Sulbar 2026 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
