Makassar – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Forum Pemaparan Peta Jalan Ideologi Pancasila Regional III yang mencakup Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, di Makassar pada 1–2 Oktober 2025. Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP RI, Dr. Surahno, S.H., M.Hum., dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta perwakilan instansi terkait.
Forum ini menjadi ruang penting bagi BPIP dalam memaparkan arah kebijakan serta sasaran strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di tingkat regional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, hadir memberikan arahan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah kompleksitas tantangan kebangsaan saat ini.
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menegaskan bahwa forum ini juga menjadi perhatian serius Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga. “Pancasila adalah perekat bangsa. Melalui forum ini kita diteguhkan kembali bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi pedoman moral dan kompas kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Sunusi menekankan, Peta Jalan PIP harus menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan lebih terarah, berkeadilan, dan inklusif. Ia juga mendorong agar sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar terimplementasi dalam pelayanan publik dan kehidupan masyarakat. “Generasi muda harus menjadi garda terdepan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga kebhinnekaan dan memperkokoh persatuan,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Muhammad Sabri menjelaskan bahwa penyusunan Peta Jalan PIP merupakan mandat Presiden RI untuk memperkuat ideologi Pancasila. Tim penyusun Regional III diberi tugas merancang program dan mengisi matriks kegiatan PIP tingkat provinsi yang akan menjadi lampiran rancangan Peraturan Presiden.
Dalam pemaparannya, Prof. Sabri menyoroti lima isu strategis arah kebijakan Peta Jalan PIP, termasuk penguatan pemahaman Pancasila dan kebhinnekaan, dengan 24 sasaran strategis yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif, pengentasan kemiskinan, hingga visi “semua untuk semua”. “Implementasi Pancasila harus dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya melalui pengentasan kemiskinan sebagai wujud sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” jelasnya.
BPIP turut mengapresiasi dukungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam menginternalisasi kegiatan PIP di daerah. Forum ini juga menegaskan kembali pesan Presiden pertama RI, Soekarno, tentang tujuan negara membangun pemerintahan yang kuat di pusat maupun daerah.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Asta Cita, Peta Jalan PIP diharapkan mampu memperkokoh ideologi Pancasila, mempererat persatuan bangsa, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
