JAKARTA — Di tengah kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menunjukkan langkah cepat dan strategis. Pada Selasa, 4 November 2025, SDK melakukan audiensi dengan jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di kantor pusat Jakarta untuk memastikan pembangunan infrastruktur Sulbar tidak berhenti di tengah jalan.
Dalam pertemuan tersebut, SDK menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana melakukan penyesuaian fiskal tahun 2026 yang berimbas pada pemotongan anggaran sebesar Rp330 miliar dari rencana pendapatan dan belanja daerah Sulbar. Meski begitu, ia menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Dalam kondisi fiskal yang ketat ini, kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan. Salah satu opsi yang kami pertimbangkan adalah menambah pinjaman baru guna menata kembali kewajiban pembiayaan yang sudah berjalan, tanpa mengganggu hak-hak dasar masyarakat dan ASN, khususnya tunjangan guru dan TPP pegawai negeri,” ujar SDK dengan tegas.
Diketahui, sebelum pemerintahan SDK–JSM, Pemprov Sulbar masih memiliki utang sebesar Rp280 miliar kepada PT SMI yang hingga kini masih berjalan. Namun, SDK menegaskan bahwa utang tersebut tidak boleh menjadi beban masa lalu, melainkan harus dikelola secara profesional dan produktif agar pembangunan tetap berlanjut.
“Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kami memikul amanah besar rakyat Sulbar untuk merealisasikan Pancadaya Sulbar sebagaimana janji kampanye yang kini telah tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Karena itu, kami memilih untuk bekerja, bukan mengeluh, dan mencari solusi konkret,” tambah SDK.
Dalam audiensi tersebut, SDK turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj. Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Syamsul Shanad, Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana, serta jajaran biro dan tim teknis seperti Murdanil dari Biro Perekonomian dan Pembangunan, serta Hajrul Malik, Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Antar Lembaga.
Pertemuan itu menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak tinggal diam menghadapi tekanan fiskal, melainkan terus mencari terobosan pembiayaan inovatif agar agenda pembangunan daerah — dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat — tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
