POLMAN — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus meneguhkan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui pendekatan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Dalam kolaborasi strategis bersama Kementerian Kominfo RI dan Tsinghua University China, sebanyak 48 pejabat eselon II Pemprov dan kabupaten se-Sulawesi Barat mengikuti Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang digelar untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan digital di daerah.
Salah satu gagasan paling visioner yang lahir dari pelatihan ini adalah Rencana Aksi “SDK Sulbar” — akronim dari Satu Data Kemiskinan Sulawesi Barat, dengan tagline “Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Desa dan Kelurahan.” Inovasi ini digagas oleh Dr. Aco Musaddad HM, Kepala Dinas Kominfo SP Polewali Mandar, yang juga menjadi inisiator utama dalam penyusunan konsep dan desain sistemnya.
Menurut Aco Musaddad, SDK Sulbar dirancang sebagai “sistem data kemiskinan terpadu, valid, dan dinamis,” dengan sumber utama berasal langsung dari data tingkat desa dan kelurahan.
“Selama ini akar masalah kemiskinan di Sulbar adalah data yang terfragmentasi di banyak instansi, akurasi rendah di tingkat bawah, data yang tidak mutakhir, dan akses terbatas bagi pengambil kebijakan,” ujar Aco.
Ia menjelaskan, SDK Sulbar hadir membawa tiga solusi utama:
Membangun platform digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh sumber data kemiskinan dalam satu sistem tunggal.
Memperkuat peran desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pengumpulan serta verifikasi data secara rutin.
Menetapkan standar dan metodologi tunggal agar data kemiskinan di seluruh wilayah Sulbar seragam dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuannya jelas: menciptakan “single source of truth” atau satu sumber kebenaran data kemiskinan yang bisa diakses cepat dan digunakan langsung untuk perencanaan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Keberanian Sulbar meluncurkan inisiatif ini mendapat apresiasi dari dua penguji nasional, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si dan Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ph.D, guru besar Universitas Indonesia.
“Jika SDK Sulbar berhasil diimplementasikan di seluruh desa dan kelurahan, model ini berpotensi menjadi contoh nasional dan direplikasi oleh provinsi lain di Indonesia,” puji keduanya.
Rencana Aksi SDK Sulbar diusung oleh Kelompok III peserta DLA Sulbar, yang terdiri dari: Ardiansyah (Sekda Majene), Abdul Wahab Hasan Sulur (Kadis Sosial Sulbar), Masriadi Nadi Atjo (Kadis Perindag Sulbar), Dr. Aco Musaddad HM (Kadis Kominfo SP Polman), Musrifah Nur (Kadis Ketapang Majene), dan Albar Mustar (Kadis Kominfo Majene).
Melalui inisiatif digital ini, Sulbar menegaskan diri bukan hanya sebagai provinsi penggerak data, tetapi juga pionir dalam transformasi digital untuk kesejahteraan masyarakat.
SDK Sulbar bukan sekadar sistem data — ia adalah langkah konkret menuju nol kemiskinan berbasis bukti dan kolaborasi desa.
