Mamuju — Di tengah tantangan fiskal nasional, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulawesi Barat di Ruang Oval, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (15/10/2025).
Rakor ini digelar untuk membahas langkah strategis dalam mengoptimalkan fiskal daerah tahun anggaran 2026, sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sulbar, Pemkab se-Sulbar, dan BPJS Kesehatan Kedeputian IX tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja dalam rangka mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Sulbar.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa pemerintah daerah harus siap menghadapi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
“Kita tidak ingin membebani pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima,” tegas SDK.
Ia menjelaskan, pemotongan dana transfer ke daerah mencapai hampir Rp1 triliun per provinsi, yang juga berdampak signifikan terhadap enam kabupaten di Sulbar.
“Untuk Sulbar, kita mengalami defisit sekitar Rp330 miliar akibat pengurangan transfer dari pusat sebesar Rp206 miliar dan pemotongan berjalan Rp130 miliar,” ungkapnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Suhardi Duka memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
“Pendidikan tetap prioritas. Semua hak guru harus tetap berjalan dan tidak boleh dikurangi,” tegasnya.
Begitu pula sektor kesehatan, SDK menekankan pentingnya kolaborasi dengan para bupati untuk mempertahankan status UHC agar seluruh masyarakat Sulbar tetap terlayani secara menyeluruh melalui JKN.
“Layanan dasar sektor kesehatan tetap kita jalankan. Gotong royong dengan enam kabupaten akan kita perkuat agar UHC Sulbar tetap terjaga,” tutup Suhardi Duka.
Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sulbar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meskipun fiskal daerah mengalami tekanan. Komitmen SDK terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi bukti nyata bahwa pembangunan manusia tetap menjadi fondasi utama kemajuan Sulawesi Barat.
