SEMARANG – Langkah nyata menuju tata kelola keuangan daerah yang cerdas dan transparan kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Barat, rombongan ini mengikuti Rapat Kerja Bersama dan Study Visit ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, pada 28–29 Oktober 2025.
Kegiatan bertema “Penguatan Strategi melalui Best Practice Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)” ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, TP2DD Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, serta Bank Sulselbar. Hadir pula Kepala Satgas P2DD Kemenko Perekonomian RI sebagai narasumber utama.
Belajar dari yang Terbaik: Sinergi dan Inovasi
Study visit ini menjadi sarana pembelajaran lintas daerah dalam memperkuat sinergi dan memperluas pemahaman penerapan digitalisasi keuangan daerah yang efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.
Rangkaian kegiatan meliputi Rapat Kerja Bersama TP2DD Wilayah Sulbar dan kunjungan ke sejumlah lokasi penerapan ETPD terbaik di Kota Semarang, seperti Pasar Johar dengan sistem retribusi elektronik, parkir tepi jalan Depok yang sepenuhnya menggunakan transaksi non-tunai, serta lokasi wisata cashless yang telah menjadi role model digitalisasi pelayanan publik.
Dari Pemprov Sulbar, hadir Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulbar, Rachmad, mewakili Sekretaris Daerah. Turut mendampingi, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Syaharuddin, serta Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, mewakili Kepala BPKPD Sulbar.
Mendorong Implementasi Digitalisasi Keuangan Daerah
Rachmad menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam memperkuat tata kelola keuangan yang modern.
“Melalui kegiatan ini, kita belajar dari praktik terbaik daerah lain sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan digitalisasi transaksi pemerintah yang transparan, efisien, dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Senada, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyebut partisipasi dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat implementasi ETPD di lingkup Pemprov Sulbar.
“Kami terus mendorong elektronifikasi transaksi agar seluruh proses penerimaan dan belanja pemerintah dapat dilakukan secara digital. Ini bagian dari komitmen kami mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi,” tegasnya.
Sinergi Menuju Keuangan Daerah yang Cerdas
Sementara itu, Syaharuddin menilai kegiatan ini memberikan wawasan luas tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan Bank Indonesia dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
“Ini ruang belajar yang sangat berharga. Kami bisa melihat langsung bagaimana sinergi antarlembaga berjalan efektif dalam membangun keuangan daerah yang transparan dan efisien,” ujarnya.
Langkah ini juga sejalan dengan misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berbasis pelayanan publik.
Sebagai bagian dari komitmen menuju smart governance, BPKPD Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, cepat, dan terintegrasi. Melalui semangat sinergi dan pembelajaran dari daerah yang lebih maju, Sulawesi Barat optimis mampu mewujudkan keuangan daerah digital yang berdampak nyata bagi masyarakat.
