MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar resmi menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulbar Tahun 2025–2027. Langkah strategis ini diharapkan menjadi panduan utama dalam menjaga kestabilan harga dan memperkuat daya beli masyarakat di Bumi Tanah Malaqbi.
Kegiatan yang digelar di Hotel Maleo Mamuju, Kamis (23/10/2025), dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan dihadiri oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kepala OPD, serta perwakilan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Junda menegaskan bahwa roadmap ini menjadi pedoman penting dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
“Roadmap ini penting menjadi arah kebijakan daerah dalam upaya menekan inflasi. Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga — tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan roadmap baru dilakukan karena dokumen sebelumnya telah berakhir. Momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi lama dan memperkuat langkah-langkah baru yang lebih adaptif.
“Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, yang belum optimal akan kita rumuskan kembali,” tambahnya.
Junda juga menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua pihak, mulai dari pemerintah, BI, pelaku usaha, hingga masyarakat, harus berkolaborasi menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang.
Ia menambahkan, persoalan inflasi berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“TPID tidak hanya berbicara soal inflasi, tapi juga penurunan kemiskinan. Karena daya beli masyarakat yang lemah bisa memicu inflasi,” jelasnya.
Selain itu, Junda mengingatkan agar penilaian inflasi tidak hanya terfokus pada Mamuju dan Majene, melainkan seluruh kabupaten di Sulbar. Ia juga mengusulkan agar subsidi ongkos angkut distribusi barang dipertimbangkan guna menjaga kestabilan harga antarwilayah.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menegaskan komitmen BI dalam mendukung langkah Pemprov Sulbar.
“Kami terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Empat hal utama jadi perhatian kami: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujarnya.
Eka menambahkan, BI Sulbar akan terus mendorong program pengendalian inflasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk melalui subsidi biaya transportasi untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok.
Dengan penyusunan roadmap ini, Pemprov Sulbar bersama BI optimistis mampu menekan laju inflasi, menjaga kestabilan harga, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap meningkat dalam tiga tahun ke depan.
