MAMUJU — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang Komisi IV Sekretariat DPRD Sulbar pada Kamis, 20 November 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H. Abdul Rahim, yang menghadirkan sejumlah OPD terkait, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD/BNPB), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak & KB.
Dalam kesempatan itu, Komisi IV bersama Banggar mencermati secara detail berbagai usulan program prioritas yang akan menjadi fokus pembiayaan pada APBD Tahun 2026. Pembahasan meliputi evaluasi capaian program tahun berjalan, sinkronisasi kebutuhan anggaran lintas sektor, serta penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan ketepatan sasaran pembangunan.
Tahapan ini juga ditegaskan sebagai bagian dari upaya mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Ketua Komisi IV, H. Abdul Rahim, menjelaskan bahwa forum konsultasi ini sangat penting guna memastikan setiap usulan anggaran dari OPD mitra benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.
“Kami ingin memastikan bahwa penyusunan APBD 2026 berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat dan memperkuat kinerja sektor-sektor strategis, khususnya yang menjadi ruang lingkup Komisi IV,” tegasnya.
Melalui rapat konsultasi ini, Komisi IV DPRD Sulbar berharap proses pembahasan R-APBD 2026 dapat berlangsung lebih komprehensif, efektif, dan transparan, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang adil, tepat guna, dan terukur sesuai program yang telah direncanakan.
Dengan konsolidasi sejak awal, DPRD Sulbar optimis arah kebijakan anggaran tahun 2026 dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
