Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mencetak sejarah baru dengan menjadi gubernur pertama yang hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar yang digelar di Aula Kantor Kanwil Kemenag Sulbar, Senin, 24 November 2025. Kehadiran ini sontak menjadi sorotan dan diapresiasi oleh seluruh pengurus FKUB yang hadir dari enam kabupaten.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua FKUB Provinsi Sahabuddin Kasim, Plt Kepala Kesbangpol Sulbar, Plt Pemkesra Sulbar, serta sejumlah tokoh lintas agama dan tamu undangan lainnya.
Ketua FKUB Sulbar, Sahabuddin Kasim, menegaskan pentingnya peran FKUB sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan beragam budaya, keyakinan, dan kepentingan, potensi gesekan kerap muncul, sehingga peran tokoh agama menjadi kunci meredam konflik sosial.
“FKUB adalah rumah bersama. Tokoh agama harus memahami kondisi masyarakat dan mampu memberi pemahaman yang menyejukkan,” ujar Sahabuddin.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Suhardi Duka memaparkan tantangan berat yang kini dihadapi Pemprov Sulbar, khususnya terkait kebijakan efisiensi anggaran. Ia meminta dukungan tokoh agama dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami pengetatan.
Gubernur mengakui bahwa pemerintah selama ini tetap berupaya konsisten menyalurkan bantuan hibah ke berbagai lembaga seperti FKUB, MUI, PMI, KONI, hingga Pramuka, serta mempertahankan program beasiswa mandatori. Namun, memasuki tahun anggaran 2026, ada keputusan berat yang harus diambil.
“Bantuan rumah ibadah terpaksa dihentikan sementara. Saya sangat peduli pada semua agama, tapi kondisi saat ini memaksa kita melakukan prioritas. Menghentikan subsidi BPJS atau beasiswa jauh lebih berbahaya,” tegasnya.
Meski begitu, Suhardi memastikan bahwa anggaran untuk Sulbar tetap mengalir berkat komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Ia bahkan dijadwalkan bertemu Menteri Kehutanan pada 27 November 2025 untuk mengusulkan perbaikan tata ruang, menyusul luasnya wilayah hutan yang menghambat pengembangan wilayah, terutama di Mamasa.
Pemprov Sulbar juga mendorong pendanaan melalui skema pengelolaan karbon, mengingat Sulbar merupakan salah satu daerah penghasil karbon terbesar di Indonesia. Anggaran tersebut nantinya digunakan khusus untuk program perbaikan lingkungan.
Suhardi turut menyoroti program prioritas 2026, salah satunya program padat karya senilai Rp70 miliar, yang seluruh pengerjaannya dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa kontraktor. Langkah ini diambil untuk membuka lapangan kerja dan memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh warga.
Selain itu, Pemprov Sulbar menargetkan penanganan kemiskinan, stunting, dan berbagai persoalan sosial lainnya di sekitar 120 desa melalui program PASTIPADU, dengan penentuan lokasi berdasarkan usulan masing-masing bupati.
Menutup sambutannya, Gubernur berharap Rakor FKUB dapat melahirkan rekomendasi konstruktif yang mampu memperkuat kerukunan dan stabilitas sosial di Sulbar.
“Semoga kondisi masyarakat dan keuangan daerah dapat dipahami bersama,” pungkas Suhardi.
