Mamuju — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) panas pada Senin, 1 Desember 2025, sebagai respons atas surat resmi Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (PP-IPMAPUS) Sulbar mengenai memanasnya polemik internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulbar, khususnya pada cabang olahraga catur di bawah Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI).
Bertempat di ruang Komisi IV Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV, H. Abdul Rahim, bersama anggota komisi, Masdar Mahmuddin dan Irfan Fahri. Sejumlah pihak terkait turut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi mendalam, antara lain Dispora Sulbar, KONI Sulbar, PERCASI Sulbar, IPMAPUS, serta BPKAD.
Dalam laporan resmi PP-IPMAPUS, terungkap sederet permasalahan serius yang mencoreng dunia olahraga Sulbar, di antaranya:
Penahanan panitia serta dugaan pengusiran atlet dalam kegiatan catur.
Hadiah kejuaraan yang tak kunjung dicairkan, memicu kekecewaan atlet.
Lemahnya tata kelola organisasi di internal PERCASI maupun koordinasi dengan KONI Sulbar.
Adanya bantahan dari beberapa pihak sehingga menimbulkan tarik-menarik informasi di ruang publik.
Ketua Komisi IV H. Abdul Rahim menegaskan bahwa polemik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut masa depan atlet Sulawesi Barat.
“Setiap masalah di tubuh KONI maupun PERCASI harus diselesaikan secara transparan dan profesional. Atlet adalah aset daerah—harus dilindungi, bukan dikorbankan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembinaan olahraga harus selaras dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga: mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, serta memiliki tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan.
Komisi IV meminta adanya sinergi kuat antarorganisasi olahraga agar pembinaan atlet tidak terhambat oleh konflik struktural maupun administratif. Seluruh pihak diberi ruang memberikan klarifikasi, dan Komisi IV memastikan akan menindaklanjuti hasil RDP dengan rekomendasi yang tegas dan terukur.
Rapat ditutup dengan komitmen DPRD untuk terus mengawal persoalan ini, memastikan hak-hak atlet dipenuhi, hadiah kejuaraan segera diselesaikan, serta tata kelola organisasi olahraga di Sulbar berjalan sesuai aturan.
Komisi IV menegaskan: dunia olahraga Sulbar tidak boleh runtuh hanya karena konflik internal. Atlet harus berdiri di garis depan, bukan menjadi korban tarik-menarik kepentingan.
