MAMUJU — Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi memasuki tahap akhir. Proses krusial berupa wawancara kandidat kini dilakukan langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga dan Sekretaris Daerah Provinsi Junda Maulana, dengan terobosan besar: disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan publik.
Langkah ini menandai babak baru tata kelola pemerintahan di Sulbar, di mana proses strategis yang selama ini tertutup kini dibuka secara terang-benderang. Publik tidak lagi hanya menunggu hasil, tetapi dapat menyaksikan langsung kualitas, kapasitas, dan integritas para calon pejabat eselon II yang akan menduduki jabatan strategis pemerintahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa digitalisasi dalam seleksi JPT ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar terhadap transformasi digital dan transparansi birokrasi.
“Digitalisasi seleksi JPT ini bukan sekadar soal siaran langsung, tetapi bagian dari transformasi cara pemerintah bekerja, yang lebih terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi publik,” tegas Ridwan Djafar.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam proses rekrutmen pejabat tinggi menjadi instrumen penting untuk meminimalkan ruang spekulasi, isu titipan, maupun persepsi negatif yang kerap membayangi proses seleksi aparatur sipil negara. Dengan disiarkannya wawancara secara live, masyarakat dapat menilai sendiri jalannya seleksi tanpa filter.
“Dengan disiarkan secara langsung, masyarakat bisa melihat prosesnya apa adanya. Ini adalah bentuk transparansi sekaligus upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.
Ridwan menambahkan, keterbukaan informasi dalam proses strategis seperti seleksi JPT merupakan lompatan besar dalam penerapan prinsip good governance. Publik tidak lagi ditempatkan sebagai penonton pasif, melainkan menjadi saksi atas proses pengambilan keputusan yang menentukan arah birokrasi daerah.
Ia menilai, inovasi ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi nasional dan visi Pemprov Sulbar untuk menghadirkan pemerintahan yang modern, responsif, serta berbasis digital. Transformasi digital, kata dia, bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan pola pikir birokrasi.
“Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun integritas sistem dan budaya kerja yang jujur serta profesional. Seleksi JPT yang terbuka ini adalah contoh konkret bagaimana teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan,” pungkas Ridwan.
Dengan seleksi JPT yang disiarkan secara terbuka, Pemprov Sulbar mengirim pesan kuat: jabatan publik bukan ruang gelap, melainkan panggung transparansi yang bisa diawasi rakyat. Langkah ini sekaligus menjadi penanda bahwa birokrasi Sulbar tengah bergerak menuju era baru—lebih bersih, terbuka, dan dipercaya publik.
