Mamuju — Mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi basah pada Tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Salah satunya melalui pertemuan strategis bersama jajaran TNI dari Korem 142/Tatag Mamuju.
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Inaldy LS Silang, menerima langsung kunjungan dan koordinasi dari Kasiops Korem 142/Tatag Mamuju, Wiji, pada Senin, 5 Januari 2026, bertempat di Kantor BPBD Sulbar, Mamuju.
Koordinasi tersebut membahas secara komprehensif kesiapan personel, peralatan, serta sistem komando dan komunikasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang diprediksi meningkat pada tahun 2026.
Inaldy LS Silang menegaskan, BPBD Sulbar menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan oleh Korem 142/Tatag. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat bencana.
“Koordinasi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi dan memastikan seluruh unsur siap siaga, baik dari TNI, BPBD, maupun instansi terkait lainnya. Dengan kesiapan personel dan peralatan yang terintegrasi, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif,” tegas Inaldy.
Ia menambahkan, pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan bahwa kecepatan respon dan soliditas antarinstansi sangat menentukan dalam meminimalisir dampak serta korban bencana.
“Bencana tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan kerja bersama, komunikasi yang jelas, dan sistem komando yang solid agar setiap potensi ancaman dapat direspons dengan tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa langkah koordinasi lintas sektor ini sejalan dengan arahan dan petunjuk Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan dini dalam menghadapi ancaman bencana.
Menurut Yasir Fattah, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui BPBD terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor. Dengan kesiapan personel dan peralatan yang optimal, diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan keselamatan masyarakat Sulbar lebih terjamin,” ungkap Yasir.
Ia juga menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini, mengingat kondisi cuaca ekstrem dan dinamika iklim yang semakin sulit diprediksi.
“Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Ini bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen,” tambahnya.
Melalui koordinasi ini, BPBD Sulbar dan Korem 142/Tatag berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapan menghadapi bencana, baik melalui pemetaan potensi risiko, kesiapan personel, hingga optimalisasi sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana di Sulawesi Barat, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi basah di tahun 2026.
