MAMUJU – Angka Anak Putus Sekolah (APS) di Sulawesi Barat kembali menjadi sorotan serius. Meski berbagai program pendidikan terus digulirkan pemerintah daerah, persoalan klasik ini belum juga menunjukkan penurunan signifikan. Kondisi tersebut dinilai sebagai “alarm keras” bagi masa depan kualitas sumber daya manusia di Sulbar.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa persoalan anak putus sekolah tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, pemerintah harus membenahi masalah ini dari hulu dengan menelusuri secara rinci akar penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Pertama kita cari akar masalahnya. Bisa saja banyak terjadi. Saya belum mendapatkan laporan berapa bangku yang tersedia di SMP kelas 3 dengan bangku yang tersedia di SMA dan SMK. Kalau ada selisih, berarti itu salah satu penyebabnya adalah sarana. Tapi kalau ternyata seimbang, berarti ada masalah lain, apakah persoalan ekonomi, persoalan mental, atau bahkan persoalan tenaga kerja,” ujar SDK, Selasa (13/1/2026).
SDK menilai, tanpa data yang detail dan akurat, kebijakan yang dikeluarkan berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh, mulai dari ketersediaan sarana pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga faktor psikologis dan lingkungan yang mempengaruhi keberlanjutan sekolah anak.
“Kalau gambaran dasarnya sudah jelas, barulah di situ kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita intervensi. Jangan sampai kita mengobati gejala, tapi penyakit utamanya tetap ada,” tegasnya.
Menurut SDK, anak putus sekolah bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Barat. Ia menegaskan masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menjadi penghambat utama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“APS, anak putus sekolah, itu adalah masalah besar dan tak boleh dibiarkan terus-menerus. Kalau ini bisa kita tekan, maka upaya untuk meningkatkan IPM Sulbar juga akan lebih cepat dan terukur,” jelas SDK.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 IPM Sulbar memang mengalami kenaikan sekitar satu poin. Namun, menurutnya capaian tersebut masih belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki daerah. Dengan penanganan serius terhadap APS, SDK optimistis IPM Sulbar bisa melonjak ke kisaran 75 hingga 76 dalam beberapa tahun ke depan.
“Capaian IPM kita sudah naik, tapi seharusnya bisa lebih baik lagi kalau anak putus sekolah ini benar-benar kita tangani dengan serius dan terencana,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, dalam pertemuan terbaru bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan strategis untuk membentuk tim khusus yang bertugas mengusut penyebab utama tingginya angka anak putus sekolah di Sulawesi Barat.
Usulan tersebut disambut positif oleh Gubernur SDK. Ia menilai pembentukan tim ini dapat mempercepat pengumpulan data faktual di lapangan, sekaligus menjadi dasar kuat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Boleh, boleh kita bentuk tim itu. Apakah tim terpadu pemerintah, melibatkan kabupaten, atau bahkan melibatkan lembaga sosial juga bisa. Saya sambut baik ide ini,” kata SDK.
Tim tersebut nantinya diharapkan mampu memotret kondisi riil di lapangan, mulai dari situasi sekolah, kemampuan ekonomi keluarga, hingga faktor sosial dan budaya yang membuat anak enggan atau terpaksa berhenti sekolah.
Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. SDK berharap, tidak ada lagi anak Sulbar yang kehilangan masa depan hanya karena sistem pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak pada mereka.
“Kalau pendidikan kita beres, maka masa depan Sulbar juga akan ikut beres,” pungkasnya.
