MAMUJU – Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dirangkaikan dengan Hari Desa Nasional dimanfaatkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), untuk melontarkan seruan keras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar melakukan perubahan mendasar dalam cara melayani masyarakat.
Upacara yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Senin 19 Januari 2026, dihadiri ribuan ASN lintas OPD serta sejumlah kepala desa dari berbagai kabupaten. Di momen tersebut, SDK tampil lugas dan tanpa basa-basi menyentil realitas sosial yang masih menyisakan ketimpangan di tengah kekayaan negeri.
Di hadapan peserta upacara, Suhardi Duka menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kaya, namun ironi masih terjadi ketika sebagian rakyat harus antre panjang demi kebutuhan dasar. Kondisi itu, menurutnya, menjadi sinyal kuat bahwa ada yang keliru dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini tanda bahwa ada pengelolaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Suhardi Duka.
Ia menekankan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan cermin langsung dari tanggung jawab para pelaksana pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
Menurutnya, jika seluruh pemangku kebijakan bekerja dengan benar dan sadar akan amanah jabatan, maka kesenjangan sosial tidak akan tumbuh dan mengakar.
“Kalau semuanya kita sadar, semuanya kita memberikan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat kita, saya yakin kita tidak akan terlalu jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain,” ujarnya lantang.
Gubernur Sulbar itu secara khusus mengajak ASN untuk mengubah cara berpikir dalam melayani, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif, tetapi memastikan pelayanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam pidatonya, SDK kembali mengingatkan filosofi luhur Sulawesi Barat, Millete Diattongangan (Berjalan di Atas Kebenaran), sebagai kompas moral yang wajib dipegang seluruh penyelenggara pemerintahan.
“Mari kita tanamkan slogan di dalam lambang Sulawesi Barat itu, Millete Diattongangan. Sepanjang kita berjalan di atas kebenaran, saya yakin daerah ini akan bisa maju,” katanya disambut tepuk tangan peserta upacara.
Suhardi Duka juga menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Sulbar untuk melanjutkan program yang sudah baik dan memperbaiki yang belum berjalan optimal. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan itu hanya bisa dicapai jika seluruh ASN memiliki platform berpikir dan kesadaran yang sama.
“Kita harus punya cara pandang yang sama, punya kesadaran yang sama untuk mengubah cara-cara kerja masa lalu yang tidak berpikir pada manfaat setiap pekerjaan,” jelasnya.
Kepada para PPPK, khususnya yang masih berstatus paruh waktu, SDK mengakui bahwa kondisi yang mereka terima saat ini mungkin belum sepenuhnya sesuai harapan. Namun ia menekankan pentingnya rasa syukur dan integritas sebagai modal perjalanan karier.
Ia bahkan mengutip pesan moral almarhum Baharuddin Lopa sebagai pengingat etika kekuasaan.
“Da muala mua tania anummu. Jangan ambil kalau bukan kau punya, ambil yang memang hakmu,” tuturnya.
Menutup arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa dirinya tidak akan memimpin Sulawesi Barat dengan cara-cara yang melanggar hak orang lain. Ia menegaskan sistem penghargaan akan berbasis kinerja, bukan kedekatan.
“Yang tidak pernah masuk kerja tapi dapat TPP penuh itu tidak benar. Yang rajin, yang kinerjanya bagus, itulah yang kita beri haknya secara penuh. Begitu cara kerja kita,” pungkasnya tegas.
Upacara HKN kali ini menjadi penegasan awal arah kepemimpinan Suhardi Duka: pelayanan berkesadaran, kerja berintegritas, dan pemerintahan yang berdiri di atas kebenaran. Jika seruan ini dijalankan, Sulawesi Barat diyakini mampu melangkah lebih cepat menuju keadilan dan kesejahteraan yang merata.
