MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) lingkup Pemprov Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (20/1/2026). Rakerda ini mencatat sejarah sebagai Rakerda pertama yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat dalam satu forum kolaboratif.
Rakerda dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dan diikuti para bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta kepala OPD dari enam kabupaten secara virtual. Turut hadir para tenaga ahli gubernur serta seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, melaporkan kehadiran lengkap pemerintah kabupaten dalam forum strategis tersebut. Kabupaten Mamuju dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan kepala OPD. Kabupaten Majene serta Polewali Mandar hadir lengkap dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan OPD. Kabupaten Mamasa dihadiri Bupati, Sekda, dan OPD. Kabupaten Pasangkayu dihadiri Wakil Bupati dan OPD, sementara Kabupaten Mamuju Tengah hadir lengkap bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan OPD.
Junda Maulana menegaskan, Rakerda ini digelar atas arahan langsung Gubernur Suhardi Duka untuk mengubah pola kerja pemerintahan dari sektoral menjadi kolaboratif dan terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan, terutama di tengah kondisi fiskal tahun 2026 yang sangat terbatas,” tegas Junda.
Menurutnya, melalui sinergi lintas pemerintahan, target pembangunan yang telah ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dapat dicapai secara lebih efektif dan terukur. Langkah awal kolaborasi, kata Junda, adalah menyatukan persepsi terhadap persoalan pembangunan, lalu menentukan isu strategis prioritas yang ditangani bersama, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pembiayaan.
Dalam forum tersebut, Junda juga memaparkan target utama visi-misi pembangunan Sulawesi Barat 2025–2030, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 8 persen pada 2030, dengan target tahun 2025 sebesar 5,9 persen.
Selain itu, Pemprov Sulbar menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen per tahun, dari posisi 10,41 persen menuju 5,80 persen pada 2030, serta penurunan rasio gini hingga 0,28 sebagai wujud pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, sejumlah sasaran strategis ditetapkan, antara lain peningkatan kinerja pertanian yang produktif dan berdaya saing, peningkatan investasi daerah, penguatan tata kelola pemerintahan digital yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana.
Sementara dalam upaya menurunkan kemiskinan, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, penguatan kemandirian desa, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial yang demokratis.
Rakerda ini dibagi ke dalam tiga bidang utama. Bidang keamanan, ketertiban, dan hukum dipaparkan oleh Kepala Kesbangpol Sulbar, Muhammad Darwis Damir. Bidang ekonomi dan pariwisata disampaikan Kepala Dinas TPHP Sulbar, Hamdani Hamdi, sedangkan bidang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan dipaparkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial PMD dan Pemberdayaan Perempuan, Darmawati.
Setiap sesi diwarnai diskusi dan tanggapan dari pemerintah kabupaten guna memastikan keselarasan isu strategis dan program prioritas antara provinsi dan kabupaten.
Hasil Rakerda ini akan ditindaklanjuti melalui tahapan Rakortekbang, kemudian dibahas dalam Musrenbang kabupaten, Musrenbang provinsi, hingga bermuara pada Rakortekbang Nasional pada awal 2026.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa Rakerda ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan, merumuskan solusi, serta menyesuaikan dukungan anggaran melalui kerja sama lintas pemerintahan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan keterbatasan anggaran, kolaborasi adalah kunci. Kalau kita isi bersama-sama, hasilnya akan jauh lebih terasa bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tegas SDK.
