MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah cepat dalam percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal itu ditegaskan dalam rapat koordinasi nasional percepatan realisasi APBD bersama Menteri Dalam Negeri melalui zoom meeting, Senin (17/11/2025).
Rapat virtual tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Sekprov Sulbar Junda Maulana, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekprov Sulbar, Junda Maulana, mengungkapkan sejumlah poin penting hasil pembahasan, termasuk capaian pendapatan dan belanja daerah hingga pertengahan November 2025. Ia menyebut Sulawesi Barat berada dalam kategori sedang secara nasional untuk realisasi pendapatan, namun justru tampil menonjol dari sisi belanja.
“Alhamdulillah, realisasi belanja kita berada pada peringkat delapan tertinggi di Indonesia,” tegas Junda Maulana.
Hingga pertengahan November, realisasi pendapatan daerah berada di angka 56 persen, sementara realisasi belanja telah mencapai 69 persen. Meski masih dalam batas yang dianggap seimbang, Pemprov Sulbar harus melakukan percepatan mengingat waktu pelaksanaan APBD tinggal satu bulan lebih.
Junda menyebut beberapa pos pendapatan masih berada di bawah 10 persen dan harus segera digenjot. Selain itu, estimasi pendapatan realistis menjelang akhir tahun juga perlu dihitung secara cermat.
“Kemungkinan realisasi pendapatan kita tidak sampai 100 persen. Maka perlu antisipasi terhadap belanja. Jangan sampai belanja kebablasan sementara pendapatan tidak tercapai,” ujarnya.
Dalam rakor, Gubernur Suhardi Duka juga menyampaikan bahwa proyeksi realisasi APBD 2025 diperkirakan berada pada kisaran 92–93 persen, mempertimbangkan potensi pendapatan yang tak mampu memenuhi target awal dan harus disesuaikan dengan belanja.
Pemprov Sulbar berencana melakukan pendalaman analisis keuangan dalam 1–2 hari ke depan, serta mempercepat pelaksanaan belanja prioritas di masing-masing OPD. Junda juga menyoroti akar persoalan lambatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disebabkan target pendapatan terlalu tinggi sejak tahap perencanaan.
“Perlu intensifikasi pengelolaan pajak dan peningkatan SDM pengelola pendapatan,” tambahnya.
Sementara dari sisi belanja, Pemprov menegaskan komitmen untuk menjaga disiplin fiskal. Setiap pengeluaran nonprioritas akan ditekan, sementara belanja yang sudah berkontrak dan berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat akan diutamakan penyelesaiannya tahun ini.
“Belanja yang tidak prioritas akan kita rem. Belanja prioritas yang sudah berjalan akan diprioritaskan pembayarannya agar tidak menimbulkan beban utang di 2026,” tegas Junda Maulana.
Pemprov Sulbar optimistis, langkah percepatan ini akan menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa meninggalkan beban anggaran bagi tahun berikutnya.
