Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat tancap gas memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif pusat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat, Senin, 15 Desember 2025.
Rapat strategis ini dipimpin langsung Anggota Komite IV DPD RI, Senator Jupri Mahmud, dan dihadiri Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Subbidang Bina Kabupaten Amir Hamzah, serta jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut menjadi panggung konsolidasi penting untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Beragam isu krusial dibedah secara mendalam, mulai dari pengelolaan APBN dan APBD, mekanisme dana transfer ke daerah, hingga penguatan sistem pengawasan keuangan. Diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif, dengan satu benang merah: perlunya koordinasi lintas lembaga yang solid demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, menegaskan rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat merupakan kunci untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berpihak pada rakyat.
“Pertemuan ini sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam pengelolaan APBD, pemanfaatan dana transfer, serta pengawasan tata kelola keuangan daerah. Kami berharap dukungan Komite IV DPD RI dapat mendorong sistem keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Fahri.
Senada dengan itu, Senator Jupri Mahmud menegaskan komitmen Komite IV DPD RI dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ia menekankan bahwa penguatan sinergi pusat dan daerah sangat menentukan lahirnya kebijakan fiskal yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendorong tata kelola keuangan daerah yang sehat, kuat, dan akuntabel. Tujuannya jelas, agar kebijakan fiskal yang dihasilkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah,” ujar Jupri.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.
“Ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tandas Ali Chandra.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Komite IV DPD RI meneguhkan komitmen bersama untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat, sebagai fondasi utama mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
