MAMUJU – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mempercepat perluasan akses pendidikan bagi masyarakat rentan melalui partisipasinya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri secara daring, Selasa, 9 Desember 2025.
Pada Rakor tersebut, Dinsos Sulbar hadir melalui Sekretaris Dinas, Muhammad Nur Dajwi, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur. Pertemuan ini secara khusus membahas strategi percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan alternatif bagi masyarakat miskin ekstrem, keluarga rentan, hingga anak-anak putus sekolah yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan formal.
Rakor yang dipimpin langsung jajaran Ditjen Bina Bangda Kemendagri itu menekankan perlunya kolaborasi pemerintah daerah dalam memperkuat penyediaan fasilitas belajar yang adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal. Program Sekolah Rakyat disebut sebagai salah satu instrumen penting untuk menjawab kesenjangan pendidikan di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Barat.
Mewakili Kadis Sosial Sulbar, Nur Dajwi menegaskan kesiapan Dinsos untuk terlibat aktif dalam percepatan program tersebut.
“Kami menyambut baik rakor ini karena Sekolah Rakyat merupakan alternatif pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat rentan. Dinsos Sulbar siap berkolaborasi dengan kementerian dan lintas perangkat daerah agar percepatan pembangunan sekolah ini dapat berjalan efektif di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Dinsos Sulbar akan memastikan seluruh kelompok rentan mendapatkan akses pendidikan yang sama tanpa terkecuali.
“Tugas kami memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal. Dengan adanya Sekolah Rakyat, kita berharap anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” tegasnya.
Melalui Rakor ini, pemerintah daerah di seluruh Indonesia—termasuk Sulawesi Barat—didorong untuk memperkuat dukungan data, kesiapan lapangan, hingga kelembagaan agar program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara cepat, tepat, dan menyentuh seluruh sasaran.
Langkah ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu keluar dari jerat kemiskinan ekstrem melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
