MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pertanaman (IP) merupakan kunci utama untuk mendongkrak produksi pangan Sulbar secara signifikan, ketimbang hanya mengandalkan pencetakan sawah baru yang memakan biaya besar.
Penegasan itu disampaikan SDK saat mengikuti Panen Raya Padi dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden RI Prabowo Subianto, secara daring dari Kompleks UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulbar, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Rabu (7/1/2026).
SDK mengungkapkan, IP Sulbar saat ini masih berada di angka 1,4, yang berarti mayoritas sawah hanya ditanami satu kali dalam setahun. Dari total sekitar 43 ribu hektare sawah, baru sekitar 10 ribu hektare yang mampu panen dua kali.
“Kalau IP kita naik ke 2 saja, itu sama dengan mencetak sawah baru sekitar 30 ribu hektare. Ini lompatan besar tanpa harus membuka lahan baru,” tegas SDK.
Namun, ia tak menutup mata terhadap kendala utama di lapangan. Minimnya jaringan irigasi dan keterbatasan anggaran daerah menjadi penghambat serius peningkatan IP di Sulbar.
“Kita mau bangun irigasi, tapi tidak ada duit. Yang punya duit itu Jakarta. Sementara pengairan pertanian sering kalah prioritas dibanding jalan,” kritiknya blak-blakan.
SDK juga menyinggung ego sektoral antar kementerian, khususnya antara sektor pertanian dan pekerjaan umum, yang kerap memperlambat penguatan infrastruktur irigasi.
Di hadapan jajaran teknis, SDK menegaskan bahwa pertanian dan perkebunan akan menjadi pondasi utama pembangunan Sulbar selama kepemimpinannya. Meski daerah berbasis pertanian kerap dikaitkan dengan risiko middle income trap, namun sektor ini dinilai paling efektif menekan ketimpangan.
“Gini Ratio Sulbar 0,306, lebih rendah dari nasional 0,380. Artinya distribusi kesejahteraan kita relatif lebih adil karena ditopang pertanian,” ujarnya.
Tak berhenti di hulu, SDK mendorong hilirisasi dan industrialisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah. Ia mencontohkan pentingnya pengembangan industri beras, tepung, hingga produk turunan sawit.
“Kalau kita terus jual biji kakao, kita tidak akan maju. Ke depan kita harus bangun industri tepung, minyak goreng, kosmetik berbasis sawit, dan lainnya,” tegasnya.
SDK juga menargetkan ekspor langsung dari Sulbar, tanpa transit Makassar atau Surabaya, dengan mendorong kehadiran kantor Bea Cukai di daerah.
Dalam kesempatan itu, ia meminta Dinas TPHP Sulbar memetakan sawah non-irigasi sebagai dasar koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, dengan target IP minimal 2 dalam lima tahun ke depan. Ia juga menekankan penggunaan varietas unggul melalui penguatan demplot dan pembelian hasil panen benih unggul oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Hamdani Hamdi, memaparkan bahwa luas sawah Sulbar mencapai 42.900 hektare, terbesar berada di Polewali Mandar. Cakupan irigasi baru 46 persen, sementara 54 persen masih non-irigasi.
Produksi menunjukkan tren positif. Luas panen meningkat dari 63.181 ton (2024) menjadi 74.131 ton (2025). Produksi beras 2025 mencapai 219.100 ton, dengan konsumsi 149.323 ton, sehingga Sulbar mencatat surplus 69.780 ton. Program pencetakan sawah 300 hektare di Mamasa juga tengah berjalan.
Namun, dari sisi alat mesin pertanian (alsintan), Sulbar masih menghadapi kekurangan serius. Traktor roda dua baru tersedia 566 unit dari kebutuhan 2.861 unit, traktor roda empat 189 unit dari kebutuhan 477 unit, serta kultivator 146 unit dari kebutuhan ideal 18 ribu unit.
Untuk 2026, Sulbar memperoleh DIPA Tugas Pembantuan Kementan sebesar Rp151,9 miliar serta dana dekonsentrasi pupuk Rp881 juta, yang akan dioptimalkan melalui koordinasi lintas kementerian demi percepatan swasembada pangan daerah.
