MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola fiskal yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini terlihat dari agenda audiensi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, yang menerima kunjungan dua instansi vertikal kunci: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar.
Pertemuan yang digelar di ruang kerja Gubernur itu dihadiri langsung oleh Kepala DJBC Sulbagsel, Jaka Kusmartata, serta Kepala DJPb Sulbar, Cahyo Purnomo. Dari Pemprov Sulbar, turut hadir Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, yang ikut membahas arah penguatan sinergi fiskal ke depan.
Dalam audiensi ini, seluruh pihak menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi pengelolaan fiskal, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, sinkronisasi kebijakan APBN–APBD, integrasi data keuangan, hingga dukungan fiskal yang dapat mempercepat pembangunan daerah. Sinergi ini dinilai sangat krusial untuk memastikan kesinambungan kebijakan pusat dan daerah agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di kesempatan berbeda, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi fondasi utama dalam memperkuat ekosistem fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi yang terus bergerak dinamis.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Perbendaharaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem fiskal Sulbar. Dengan memadukan data, kebijakan, dan strategi pengelolaan keuangan, kita ingin memastikan bahwa fiskal dikelola lebih efektif, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ali Chandra.
Penguatan sinergi ini juga menjadi bagian dari implementasi Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Pemprov Sulbar optimistis, bahwa dengan kolaborasi yang semakin solid bersama instansi pengelola fiskal nasional, ekosistem fiskal Sulawesi Barat akan semakin kokoh, adaptif, dan berdaya saing, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
