MAMUJU, RAKYATTA.CO — Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka acara Monitoring dan Evaluasi Pengenalan Aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Kamis 5 Desember 2019 di Ruang Meeting Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar.
Iklan Bersponsor Google
Kegiatan yang diselenggarakan Tim Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendukbud RI) tersebut, bertujuan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan pendidikan yang mencakup peserta didik, satuan pendidikan dan pendidik, serta tenaga kependidikan.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, pengenalan terhadap aplikasi SPM dapat diadopsi dengan seutuhnya, sehingga makin bersamangat dalam mengelola pemerintahan.
“Saya berharap mudah-mudahan kita bisa mengadopsi seutuhnya dari pengenalan aplikasi SPM ini sehingga kita semangat untuk mengelola pemerintahan,” kata Idris
Melalui kesempatan itu, Idris mengingatkan, kegiatan tersebut dilaksanakan bukan hanya seremonial saja, namun yang menjadi perhatian utama adalah adanya komitmen bersama yang seutuhnya, sebagai upaya memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Sulbar.
Disampaikan, penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar, sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
“Saya sangat optimis, jika Sulbar mau maju maka satu-satunya pintu masuk yang harus kita perbaiki adalah kepengurusan yang berada di ranah masing-masing, terutama untuk di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Idris
Idris menambahkan, dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip- prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.
Kepala Biro Ortala Masriadi Nadi Atjo Setda Sulbar mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi dokumen yang di lakukan Biro Ortala beberapa waktu yang lalu, hasil evaluasinya memang tidak bagus sebab dokumen perencanaannya belum tersuratkan secara rinci.
“Untuk saat ini aplikasi kita memang belum ada, dan kemarin kami sudah melakukan evaluasi dokumen, namun di karenakan dokumen perencanaannya belum tersurat secara rinci, maka hasilnya belum bagus,” tutur Masriadi.
Meski demikian, kata Masriadi, pihaknya berusaha memberikan take over yang bagus dan berharap semuanya juga bisa membangun aplikasi, bukan hanya Kementrian Pendidikan saja. (ayu)
Iklan Google AdSense
