MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara daring, Senin, 29 Desember 2025.
Rakor nasional ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang pergantian tahun. Berbagai strategi pengendalian inflasi dibahas secara komprehensif, mulai dari pengawasan distribusi barang hingga langkah antisipatif menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kadinsos Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan bahwa Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi, terutama melalui penguatan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
“Dinsos berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dengan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ini menjadi tameng agar masyarakat rentan tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya di tengah dinamika dan fluktuasi harga,” tegas Abdul Wahab.
Ia menilai, efektivitas pengendalian inflasi di daerah sangat bergantung pada akurasi data penerima bantuan serta kecepatan intervensi sosial saat terjadi gejolak harga di pasaran. Oleh karena itu, optimalisasi data dan pemantauan lapangan menjadi kunci keberhasilan kebijakan.
Lebih lanjut, Abdul Wahab menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan dampak inflasi di daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dibebankan pada satu instansi semata.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh perangkat daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti arahan Kemendagri dengan langkah-langkah konkret di lapangan, termasuk penguatan program bantuan sosial, pengendalian distribusi, serta pengawasan harga kebutuhan pokok.
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam agenda strategis pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat Sulbar.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, Pemprov Sulbar optimistis stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat terus terjaga, meski di tengah tantangan inflasi dan dinamika ekonomi nasional.
