Mamuju — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangkitkan infrastruktur pascabencana kembali ditegaskan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), turun langsung meninjau rekonstruksi tanggul banjir Desa Tapandullu di Ruas Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Sumare Rangas (batas Tapalang Barat), Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Pada momentum yang sama, Gubernur juga meresmikan Rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Rabu, 17 Desember 2025.
Dua proyek strategis tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi M6,2 Januari 2021, yang didanai melalui APBN hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Tahun Anggaran 2024–2025. Total hibah dari Pemerintah Pusat mencapai lebih dari Rp21 miliar, terbagi dalam tiga paket pekerjaan utama, yakni rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa ruas Tapalang Barat–Tapalang, rekonstruksi tanggul banjir Desa Tapandullu, serta rehabilitasi Jembatan Desa Ahu di Kecamatan Tapalang Barat.
Tak berhenti di situ, Gubernur SDK mengungkapkan bahwa total dukungan anggaran infrastruktur di wilayah tersebut tahun ini mencapai sekitar Rp39 miliar, hasil kolaborasi hibah BNPB senilai Rp21 miliar dan dukungan APBD sekitar Rp18 miliar. Bahkan untuk tahun 2026 mendatang, Pemprov Sulbar telah mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar guna peningkatan ruas Jalan Labuan Rano–Ahu.
“Kalau jalan ini sudah mulus, berarti kita tidak lagi hanya memiliki satu jalur alternatif. Memang jaraknya sedikit lebih panjang, tetapi jalur ini lebih lurus dan risikonya jauh lebih rendah,” tegas Suhardi Duka.
Menurut SDK, kehadiran jalur alternatif tersebut menjadi urat nadi konektivitas wilayah, sekaligus benteng penyangga ekonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu membuktikan, ketika jalur utama terputus, aktivitas ekonomi langsung tersendat dan inflasi melonjak.
Lebih jauh, Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar telah berkomunikasi intens dengan Kepala BNPB terkait rencana dukungan anggaran lanjutan pada 2026 yang nilainya diperkirakan mencapai Rp120 miliar. Meski demikian, SDK menunjukkan sikap kenegarawanan dengan memahami kondisi nasional saat ini, di mana sejumlah provinsi di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tengah dilanda bencana banjir besar.
“Kalau anggaran itu dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan, tidak apa-apa. Kita harus toleran sebagai bagian dari NKRI. Tapi kalau masih ada sisa yang bisa dialokasikan ke Sulawesi Barat, tentu kita syukuri,” ujarnya.
SDK menegaskan, kepercayaan BNPB kepada Sulawesi Barat bukan tanpa alasan. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, proses tender, hingga audit, berjalan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka juga menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Kecamatan Tapalang Barat dan Simboro. Kini, warga dapat menikmati akses jalan dan jembatan tanpa hambatan. Infrastruktur yang direkonstruksi mencakup dua unit jembatan, tanggul banjir sepanjang kurang lebih 700 meter, serta sejumlah titik rehabilitasi jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya bersama Bupati, Danrem, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNPB Pusat atas dukungan dan kepercayaannya dalam rekonstruksi pascabencana di Sulbar,” pungkas SDK.
Meski perhatian nasional tengah tertuju ke wilayah lain, SDK menegaskan bahwa Sulawesi Barat masih membutuhkan dukungan berkelanjutan, mengingat masih terdapat sejumlah infrastruktur vital yang harus dituntaskan demi keselamatan, konektivitas, dan kebangkitan ekonomi daerah.
