MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat langsung tancap gas di awal 2026. Di bawah komando Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) resmi dimulai sebagai bagian dari upaya perampingan birokrasi dan penguatan kinerja pemerintahan.
Langkah awal dilakukan dengan menunjuk sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) pada OPD hasil penggabungan, sembari menunggu pelaksanaan Job Fit untuk menentukan pejabat definitif. Kebijakan ini menandai keseriusan Pemprov Sulbar membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
Sejumlah pejabat eselon II dipercaya mengisi posisi strategis pada OPD gabungan. Asisten I Setda Sulbar, Muh Jaun, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas gabungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penunjukan ini dinilai penting mengingat sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi menjadi salah satu fokus penguatan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.
Sementara itu, Asisten II Rahmat dipercaya memimpin Dinas gabungan Perhubungan serta Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). OPD ini memegang peran vital dalam mendukung konektivitas wilayah sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perumahan layak.
Untuk sektor lingkungan, Asisten III Amujib ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas gabungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Penggabungan ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan sumber daya alam Sulbar secara berkelanjutan di tengah isu lingkungan yang kian kompleks.
Di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur, Herdin Ismail dipercaya memimpin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang kini digabung dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Langkah ini dinilai strategis untuk menyinergikan manajemen ASN dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.
Tak kalah penting, sektor pariwisata dan kepemudaan juga dirampingkan. Bau Akram ditunjuk sebagai Kepala Dinas gabungan Pariwisata serta Pemuda dan Olahraga. Penggabungan ini diharapkan mampu mendorong pariwisata Sulbar berbasis kreativitas pemuda dan sport tourism.
Untuk urusan sosial dan pemberdayaan, Darmawati dipercaya memimpin Dinas gabungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. OPD ini menjadi ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan, penguatan peran perempuan, serta pembangunan desa yang inklusif.
Selain itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Fahri Yusuf, juga masuk dalam daftar pejabat yang ditunjuk dalam skema restrukturisasi OPD Pemprov Sulbar. Penunjukan ini menegaskan bahwa sektor pendapatan daerah tetap menjadi perhatian utama dalam menopang fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa pengisian jabatan Plt ini bersifat sementara demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.
“Ini dilakukan agar pelaksanaan administrasi dan pelayanan tetap berjalan. Nanti setelah Job Fit selesai, dalam waktu dekat, mungkin satu, dua, tiga hari, akan ditetapkan siapa pejabat pelaksana atau pejabat definitif. Setelah itu, penugasan Plt ini berakhir,” jelas Junda.
Restrukturisasi OPD ini dinilai sebagai sinyal kuat arah kebijakan SDK di periode awal 2026: birokrasi ramping, kerja cepat, dan hasil nyata. Publik kini menanti hasil Job Fit yang akan menentukan wajah definitif kabinet birokrasi Pemprov Sulbar ke depan.
